Rehabilitasi Bangunan SDN Karangsari Kecamatan Taraju Patut Dipertanyakan

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Tasikmalaya : Pembangunan Rehabilitasi ruang kelas SD Negeri Karangsari kecamatan Taraju kabupaten Tasikmalaya patut dipertanyakan, karena pengerjaannya diduga tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan.

Hasil pantauan Warta Hukum dilapangan Kamis 6/09/2018 pembangunan Rehabilitasi ruang kelas SD Negeri Karangsari kecamatan Taraju sebanyak lima lokal dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 351.990.000, yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2018 yang pelaksanaan nya dilaksanakan oleh panitia Rehabilitasi sekolah (Swakelola), namun dalam pelaksanaannya didapati beberapa kejanggalan, diantaranya beberapa item material bangunan yang seharusnya diganti namun pada nyatanya tidak diganti dan hanya diperbaiki saja, diantaranya daun pintu kelas yang sudah tidak layak pakai dikarenakan sudah lapuk dan keropos cuma hanya ditambal saja dan di cat meni ulang sebagai cat dasar, selain itu didapati juga kusen pintu dan kusen jendela yang tidak diganti dan hanya dilakukan pengecatan saja, disamping daun pintu dan kusen masih terlihat juga daun jendela yang lama dipasang kembali tanpa diganti, bahkan pentilasi/jalosi juga sama sekali tidak tersentuh, padahal terlihat jelas pada gambar pelaksanaan yang terpampang beberapa item material bangunan tersebut seharusnya dilakukan penggantian.

Pada dasarnya kalo mengkaji dari segi kajian teknis seluruh material bangunan tersebut sudah teranggarkan pada anggaran yang sudah dikucurkan oleh pemerintah, dan apapun alasannya kalo pada petunjuk teknis nya sudah ditetapkan harus diganti pada pelaksanaan nya pun harus dilakukan penggantian, apabila hal tersebut tidak dilakukan penggantian jelas-jelas perealisasian anggaran yang sudah dikucurkan sangatlah patut dipertanyakan, mengingat dana Rehabilitasi ruang kelas tersebut dibiayai oleh negara, dan tentunya apabila dalam pelaksanaan nya tidak sesuai dengan spesifikasi dan juknis yang sudah ditetapkan hal tersebut tentunya merugikan negara.

Saat hendak dikonfirmasi Warta Hukum, Ilah Jamilah, S. Pd selaku kepala sekolah diduga tidak bersedia dimintai keterangan, padahal sebelumnya ilah Jamilah sudah mengagendakan untuk ketemu hari Senin 10/09/2018 di Sekolah, namun pada hari Minggu 9/09/2018 tepatnya Pukul 17.26 Wib ilah Jamilah menyampaikan melalui WhatsApp (WA) bahwa dirinya hari Senin tidak ada di Sekolah, “Maaf hari besok saya tidak ada di Sekolah, silahkan ada bapak guru kalo mau datang ke Sekolah mah “Jelasnya.

Tim investigasi Warta Hukum sudah berulangkali menghubungi ilah Jamilah melalui telepon selulernya guna konfirmasi melalui seluler demi hak jawabnya untuk melengkapi pemberitaan, namun hingga diterbitkan nya berita ini satu kali pun tidak pernah diangkat nya, kepada dinas terkait dimohon lebih ketat lagi dalam pengawasan nya, mengingat seluruh program yang dikucurkan oleh Pemerintah dibiayai oleh negara, dan tentunya uang tersebut adalah uang yang dihasilkan dari pajak Masyarakat, disamping itu demi tercapainya Undang – Undang RI Tahun 1999 penyelenggara negara republik Indonesia yang bersih dan bebas KKN, dan PP RI Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara dan pelaksanaan peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan pemberantasan korupsi. (Chefy)