Klarifikasi Kepala Bakesbangpol Terkait LSM Di Sampang

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Sampang : Semakin banyak dan menjamurnya pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sampang, bahkan jumlah Lembaga tersebut melebihi kabubapaten-kabupaten lainnya yang ada di madura, sehingga pihak kami dari Media Warta Hukum Sampang mendatangi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sampang sebagai wadah dari LSM itu untuk menanyakan perihal tersebut, dan dengan kedatangan kami, maka kami langsung ditemui oleh Kepala Bakesbangpol Sampang (H. Rudy Setiadi, SH, MH).

Dalam pertemuannya dengan pihak Jurnalis Media Warta Hukum Sampang, Beliau menyatakan, “Saya sendiri selaku Kepala Bakesbangpol Sampang, tidak mengetahui secara kongkrit berapa jumlah LSM yang ada di wilayah Kabupaten Sampang, karena masih banyaknya Lembaga yang masih belum melapor ke Bakesbangpol Sampang.

Kedua ada LSM berbadan hukum tetapi sudah melaporkan ke kami, tujuannya melapor ke Daerah setempat (Sampang) dikarenakan yang dipantau maupun dikontrol itu adalah wilayah hukum Kabupaten Sampang, jadi seandainya apabila ada benturan atau gesekan, maka dari pihak Bakesbangpol Sampang tersebut akan bisa melindunginya.

Ketiga LSM itu ada juga hanya melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT), yang seperti itu merupakan wewenang penuh kita di Bakesbangpol. Keempat ber SKT, akan tetapi tidak diperpanjang. Kelima adalah LSM tidak berbadan hukum serta tidak ber SKT dan diperparah lagi tidak melapor ke Bakesbangpol, sehingga kami akan melakukan penekanan terhadap Lembaga yang seperti ini dan kami akan menindaklanjuti agar supaya ditindak tegas”, Ungkap Kepala Dinas Bakesbangpol tersebut.

Kemudian H. Rudy Setiadi, SH, MH Menambahkan, “Sebetulnya adapun fungsi-fungsi normatif dari pada LSM yaitu sebagai pelengkap dan sejatinya Ormas LSM ini dibentuk untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di pemerintahan, atau dikatakan juga sebagai penyeimbang serta kontrol pengawasan dari Pemerintah ataupun yang lainnya, akan tetapi fungsi-fungsi tersebut sifatnya terbatas, maksudnya satu Lembaga itu khusus di bidangnya masing-masing tergantung dari tenaga ahli yang ada di keanggotaan LSM nya.

Saya mengharapkan dari masing-masing internal atau antar Lembaga itu bisa saling kontrol dan mengawasi, tetapi pada saat ini kejadiannya bertolak belakang dengan harapan kami, suatu bukti LSM yang satunya merasa sungkan atau merasa risih dan tidak nyaman apabila mengawasi LSM yang lainnya, sedangkan apabila mengontrol/mengawasi Pemerintah, LSM tersebut paling bisa.

Oleh sebab itu seyogyanya harus ada keseimbangan (balance) dengan tujuan menegakkan kebenaran, keadilan serta kejujuran yang menitikberatkan kepada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan meningkatkan pembangunan Daerah Kabupaten Sampang pada khususnya, sehingga apabila tidak adanya keseimbangan yang dirugikan adalah masyarakat serta juga LSM yang sudah berbadan hukum, ber SKT dan yang melaporkan kepada Bakesbangpol”, Ujar H. Rudy Setiadi, SH, MH.

Setelah memberikan keterangan dengan gamblang, kemudian kami dari jurnalis Media Warta Hukum Sampang meminta kepada Beliau nama-nama LSM yang berbadan hukum (23 LSM) dan juga yang ber SKT (14 LSM) , kemudian Beliau menunjukkan data nama-nama Lembaga tersebut dan sesudah berbincang panjang lebar akhirnya kami melakukan foto bersama dengan Kepala Bakesbangpol Sampang itu.  #(Is-one)#