Pembangunan Perpustakaan SD Negeri Cibeusi, Kecamatan Bojongasih Diduga Belum Kantongi IMB

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Tasikmalaya : Proyek pembangunan ruang perpustakaan SD Negeri Cibeusi kecamatan Bojongasih dengan nilai anggaran Rp 160,606,000 yang sumber dananya dari dana APBN Tahun Anggaran 2018 secara swakelola yang dilaksanakan dan dikelola oleh panitia pembangunan sekolah diduga belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun meskipun begitu pembangunan ruang perpustakaan SD Negeri Cibeusi yang berlokasi ditengah pemukiman penduduk yang tepatnya di Dusun Cibeusi desa Girijaya Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya pengerjaannya sudah berlangsung sekitar dua Minggu hingga mencapai progres 30 persen, padahal berdasarkan ketentuan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (UUBG), apapun bentuknya yang termasuk dalam kategori bangunan gedung Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung sesuai Pasal 7 ayat 1 UUBG, adapun Persyaratan administratif bangunan gedung tersebut meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan (IMB), karena pembangunan suatu gedung (bangunan) dapat dilaksanakan apabila setelah rencana teknis bangunan gedung tersebut disetujui oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam bentuk izin mendirikan bangunan sebagaimana Pasal 35 ayat 4 Undang-undang bangunan gedung (UUBG).

Adapun pengaturan mengenai IMB tersebut diatur lebih lanjut dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (PP 36/2005), “bahwa Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin”, begitupun aturan yang sudah ditetapkan bagi pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung akan dikenakan sanksi perintah pembongkaran sesuai Pasal 115 ayat 2 PP 36/2005, Selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun sebagaimana diatur Pasal 45 ayat 2 UUBG.

Informasi yang dihimpun Warta Hukum dari narasumber mengatakan, proyek pembangunan perpustakaan SD Negeri Cibeusi yang sedang berlangsung tersebut belum kantongi ijin, padahal pembangunan nya sudah berjalan hampir tiga Minggu, namun hingga saat ini belum ada papan ijin mendirikan bangunan (IMB) terpampang, beberapa hari yang lalu bahkan sempat ada yang mempertanyakan namun alasannya katanya sedang dalam proses, padahal secara logika seharusnya mengantongi perijinan dulu baru dibangun, bukan dibangun dulu baru ngurus perijinan, “Paparnya.

Untuk memastikan informasi tersebut Tim investigasi Warta Hukum sudah mencoba berulangkali mendatangi kantor SD Negeri Cibeusi guna Cek & Ricek bagaimana kebenaran nya, namun hingga diterbitkan nya berita ini, Kepala sekolah SD Negeri Cibeusi belum bisa ditemui dan selalu tidak ada di tempat, dan diduga menghindar dari awak media, disamping itu tim investigasi Warta Hukum juga sempat menghubungi telepon seluler nya namun selalu tidak aktif.

Saat dimintai keterangan Cucu Jum’atul Ramdan, S.Ip di Kantor UPTD Pendidikan Bojongasih mengatakan, saya belum tau sejauh itu tentang IMB nya, karena saya juga belum pernah kesana, mengingat saya tugas disini belum lama, tapi hal tersebut nanti akan saya sampaikan kepada yang bersangkutan, kalo memang belum ada mungkin masih tahap pengurusan, “Terangnya. (Chefy / Ade)