PUPR Magetan Ancam Blacklist PT NAGA MAS

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Magetan : Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Magetan melakukan pelaksanaan pembangunan kesehatan nfrastruktru diberbagai ruas jaoan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur, jalan sebagai akses penghubung, baik untuk mobilisasi serta aktivitas perekonomian Masyarakat.

Tanpa disadari ada beberapa hal yang berkaitan dengan rencana pembangunan, dan normalisasi diruas-ruas area yang telah ditentukan. Namun, akibat kelalaian dari beberapa pihak, sehingga dalam hal ini pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan dihentikan oleh pihak PUPR Magetan, diusut dan dikaji ulang mengenai informasi yang sedang berkembang saat ini tentang lelang dalam aplikasi SPSE versi 4 LPSE Kabupaten Magetan.

Dari sumber yang dihimpun disebutkan bahwa, paket pekerjaan rehabilitasi jalan Karangmojo-Sukowidi, dilelangkan tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018, dengan tahapan pengumuman sampai penandatanganan kontrak dengan nilai HPS Rp. 2.560.566.298,89, dan dimenangkan oleh PT. NAGA MAS, beralamat di Jl. Raya Geneng No. 100B Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Jawa Timur.

Dalam hal ini, PT. NAGA MAS pada saat mengikuti lelang yang dijadwalkan pemasukan penawaran terakhir pada tanggal 14 Mei 2018 11:59 WIib, tidak memiliki persyaratan kualifikasi yang disyaratkan untuk mengikuti pelelangan. Apalagi sampai ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Persyaratan yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah tentang Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dengan Sub Bidang/Klasifikasi/Layanan Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara (SI003), hal ini sesuai dengan informasi Detail Badan Usaha yang disampaikan LPJK bahwa permohonan SBU PT. NAGA MAS baru disampaikan pada tanggal 03 Juli 2018 dan selesai pada tanggal 24 Juli 2018. Sebagaimana seharusnya SBU PT. NAGA MAS yang dimiliki sebelumnya berakhir pada tahun ketiga tanggal 27 Januari 2018.

Dalam hal ini, Kepala Dinas PUPR Magetan, Hergunadi melalui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Muhtar Wahid, menanggapi hal tersebut, ia mejelaskan, dalam hal ini pihak PUPR Magetan akan melakukan pemutusan kontrak, dan untuk lelang ulang.

Kepala Bidang Jalan dan Kepala Jembatan PUPR Magetan Muhtar Wahid

“Kita belum bisa memastikan karena itu dari dana DAK, dan tidak punya ruang untuk lelang ulang, dan natinya dengan adanya infromasi tersebut pihak PUPR akan melakukan pemberhetian proyek itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, putus kontrak, blacklist, jaminan 5 persen dicairkan sesuai Perpres, dan Perlem LKPP, “ungkapnya.

Masih kata Kepala PUPR, semua kita lakukan karena masalah ini, sudah kita buka, dan tidak akan kita sembunyikan sedikitpun. Selain itu juga kita konsultasikan dengan Menteri Keuangan yang kaitannya dengan dana DAK, bisa dan tidaknya untuk melaksanakan lelang ulang, dan kita belum mendapat jawabannya dari kementerian keuangan terkait lelang ulang itu. Bila kemudian ada jawaban resmi dari pihak kementerian keuangan bahwa, terkait hal tersebut dapat dilelang ulang. Maka kita akan melakukan lelang ulang dengan dana DAK yang ada, namun bila hal tersebut tidak bisa, berarti kita anggarkan nanti di dana alokasi umum (DAU) untuk tahapan proyek berikutnya,” tegas Muhtar Wahid

“Dari pihak Kejaksaan, beserta APIP akan kita undang untuk membahas masalah ini, dan terkait hal tersebut, sudah kita persiapkan untuk pemutusan kontrak,” tegas Muhtar Wahid.

Muhtar Wahid menambahkan, bahwa ini merupakan langkah dalam menindaklanjuti informasi dari masyarakat, kemudian pihak PUPR sudah mengambil tindakan sesuai prosedur, dan kemudian mengkroscek kevalidan SBU yang dikeluarkan oleh LPJK, dan sudah kita dapatkan, kemudian kita juga konsultasikan langkah-langkah yang harus kita ambil

Dalam hal ini kita juga konsultasikan dengan Menteri keuangan yang kaitannya dengan DAK , Bisa dan tidaknya untuk melaksanakan lelang ulang, dari kita belum mendapat jawabannya dari kementerian keuangan terkait lelang ulang itu. Bila kemudian ada jawaban resmi dari pihak Kementerian Keuangan bahwa, terkait hal tersebut dapat dilelang ulang. Maka kita akan melakukan lelang ulang dengan dana DAK yang ada, namun bila hal tersebut tidak bisa, berarti kita anggarkan nanti di dana alokasi umum (DAU) untuk tahapan proyek berikutnya,” pungkas Muhtar Wahid dengan tegas. ( Yl)