Satpol PP Sampang Bertindak Tegas Dalam Penertiban Relokasi PKL Yang Semrawut

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Sampang : Semakin banyak serta menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di setiap sudut kota Sampang, cara berjualannyapun sembarangan, mereka menempati Ruang manfaat jalan dan Ruang milk jalan, baik di waktu siang maupun malam hari, sehingga para PKL tersebut selain mengotori tata ruang kota, para pedagang itu juga menggangu aktifitas pejalan kaki serta mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Sehingga membuat geram terhadap Polres Sampang khususnya Satlantas, Satpol PP dan juga Dinas-dinas terkait lainnya.

Karena hari demi hari dari PKL tersebut semakin terus bertambah seakan-akan memberi peluang kepada mereka, padahal kalau dilihat para pedagang itu mengantongi izin apapun atau informal. Dengan makin maraknya PKL tersebut, maka pada hari Jum’at (03/08/2018) salah satu pihak jurnalis Warta Hukum Sampang sempat mendatangi kantor Dinas Satpol PP dengan tujuan Klarifikasi sekaligus mewawancarainya, dikarenakan petugas Satpol PP yang bersentuhan langsung dengan PKL nakal dan liar tersebut.

Sesampainya di Kantor Dinas itu, Jurnalis Media Warta Hukum langsung ditemui oleh Kabid Tindak Penertiban Umum (Hj. St Qhoiriyah). Hj. St. Qhoiriyah dalam pernyataannya mengatakan, “Untuk mengantisipasi dan penertiban terhadap para PKL ini, Kami dari Satpol PP Sampang telah melakukan upaya serta beberapa langkah-langkah tegas, diantaranya pada Tanggal 21 sampai 23 Juli 2018, kami beserta anggota mengadakan acara kegiatan Sosialisasi terhadap seluruh PKL, bahkan waktu pelaksanaan acara Rapat Koordinasi tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Putut Budiyono) dan juga Asisten II (Drs EC Saryono, MM) dengan harapan agar tidak berjualan di trotoar khusus pejalan kaki dan pinggir jalan, baik siang maupun malam terutama disepanjang Jalan Sikatan, Jalan Rajawali, Jalan Trunojoyo dan Jalan Jagung Suprapto Sampang.

Kemudian kami menindaklanjuti dengan sosialisasi Pada tanggal 24 Juli 2018, dan diperjelas melalui cara siaran mobil keliling milik Diskominfo Sampang untuk menginformasikan kepada semua PKL tanpa terkecuali agar supaya cara berjualannya tidak menempati trotoar dan pinggir jalan.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 mengadakan rapat koordinasi dengan Polres, Kodim 0828, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, PUPR, DLH, Disperindagtam, Dalam acara tersebut membicarakan tentang Penertiban Umum secara serentak, khususnya PKL yang berada di sekitaran pasar srimangunan yaitu Jalan Sikatan dan Jalan Rajawali, dan mereka akan direlokasikan ke Pasar Margalela beralamat di jalan Syamsul Arifin”, Ujar Beliau.

Selanjutnya Hj. St. Qhoiriyah menambahkan, “Kami sendiri dari Dinas Satpol PP Sampang menyarankan bahwa penertibannya itu harus dilakukan secara serentak, kemudian penempatannya pada 5 lokasi sesuai SKEP Bupati Sampang, lokasi penempatan PKL tersebut diantaranya, Pasar Margalela, Monumen Trunojoyo, Taman Wiyata jalan Iman Bonjol, GOR Indor taman bunga jalan wahed hasyim dan di jalan Kusuma Bangsa Sampang.

Jika penertiban hanya dilakukan pada salah satu lokasi tertentu akan berdampak buruk karena PKL akan pindah lokasi dan ingin berjualan dipinggir jalan untuk mencari tempat yang strategis, contoh misalnya Setelah pasca penertiban pada hari Rabu tanggal 25 juli 2018 banyak para PKL yg mengeluh, baik lokasi yang di pasar margalela maupun di GOR indor. Hal ini disebabkan karena dari Dinas Koperasi Sampang sendiri yang berkompeten sebagai OPD yg menangani tentang PKL belum mengkavling lokasi sesuai dengan jumlah pedagang yang akan ditertibkan sehingga berdampak pada ketidak percayaan PKL pada aparat Satpol PP karena mereka mengira hanya sekedar gertakan belaka”, Kata Hj. St. Qhoiriyah.

“Setelah adanya penertiban para PKL tersebut sempat mendatangi kantor kami Mas, untuk menanyakan atau minta relokasi, dan apabila ada kejelesannya mereka akan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.  Kami selaku petugas dari Satpol PP tidak bisa menjawab dan menentukan lokasi mereka, sedangkan saja Dinas Koperasi saja yang bertanggung jawab di permasalahan itu beium melakukan pendataan dan pengkaplingan sesuai jumlahnya, sehingga untuk pindah ke pasar margelela, PKL tersebut melakukan pengkaplingan sendiri-sendiri tanpa adanya yang mengkoordinasi dan mengakibatkan banyaknya sebagian PKL yang belum mendapatkan lokasi.

Kami beserta anggota kecewa Mas, penertiban di hari Rabu kemarin tidak maksimal maupun optimal, dikarenakan tidak di ikuti oleh OPD yang merupakan tugas mereka. Sedangkan dari hasil Rapat yg disampaikan oleh Dinas Koperasi Sampang, alasan mereka bahwa jumlah PKL tidak sesuai dengan data setelah dilakukan penertiban, sehingga masih ada sebagian dari PKL yg tidak tertampung.

Pada hari Kamis malam tenda PKL di pasar margalela sudah dipasang oleh Dinas Koperasi, namun kurang optimal sebab tenda terlalu kecil sehingga tidak dapat menampung PKL yang akan direlokasi.

Sedangkan Satpol PP sendiri tidak diberi surat tembusan tentang jumlah PKL yang terdaftar maupun yang belum terdaftar pada masing-masing lokasi yang akan direlokasi bahkan ada yg belum mendapat lokasi.

Dampak dari kegiatan yg tidak komprehensif karena disebabkan ulah petugas OPD, akhirnya pemikiran Masyarakat mengartikan bahwa penertiban yang selama ini dilakukan oleh Dinas Satpol PP tidak akan pernah selesai secara tuntas. Dan yang terakhir menurut kami selaku Dinas Satpol PP dalam tindakan akan mengambil langkah-langkah serta rencana kedepannya yaitu apabila semua Pedagang Kaki Lima itu sudah terdaftar kemudian direlokasi sesuai dengan pendataan yang ada, jika PKL tersebut tidak mau pindah dan tetap melakukan pelanggaran maka akan di Tindak Pidana Ringan (Tipiring) berupa sanksi denda yang disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, Perda 7 Th 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perbup Nomor 3 Th 2017 tentang Juklak Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013”, pungkasnya. #(Is-one)#