Himbauan Ketum PWRI Terhadap Seluruh Pengurus Dan Anggota

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Jakarta : Ketua Umum (Ketum) organisasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), Suriyanto PD, MH, Mkn melalui pesan tertulis whataap (wa) groupnya mengintuksikan agar pengurus maupun anggota PWRI untuk berbenah diri. Dimulai dari kelengkapan media yang didirikan, seperti halnya Badan Hukum media, baik itu media nasional maupun media lokal daerah.

“Hal tersebut dilakukan agar dapat terlepas dari tudingan-tudingan yang negatif baik dari pemerintah, swasta, masyarakat maupun dewan pers tanpa tendensius,” tegas Ketum PWRI, Suriyanto PD, MH, Mkn melalui pesan tertulisnya. Selasa (31/7/2018).

Lebih lanjut dikatakan Suriyanto, syarat-syarat untuk perusahaan media, yakni, Akta pendirian khusus harus mencantumkan nama media nya. Baik online, cetak, dan kantor berita. Serta pengurus/pimred nya, Siup mengikuti spesifikasi akte pendirian dan SK Kemenkumham.

“Untuk PT siup kecil modal dasar 51 juta, Modang distorsi 25 persen dari modal dasar, biaya PT akte, SK Kemenkum HAM, SIUP, TDP, ijin domisili, NPWP, pkp berkisar 7,5 juta. Perhatikan ijin domisili pada lokasi yg bisa untuk OPS kantor,” ungkapnya.

Selain itu, Suriyanto juga menjelaskan, untuk karyawan minimal 3 orang wartawan. Menurutnya, bila didirikan oleh 4 sampai 5 orang sudah cukup pembiayaannya.

“Mungkin selama ini kita anggap enteng, namun setelah saya riset di beberapa negara semua sama untuk badan hukum media. Ijin-ijin ini bermanfaat untuk kerja sama media dengan pemerintah ataupun swasta. Bila kewajiban-kewajiban ini terlaksana maka hak-hak kita juga akan menyusul,” jelas Suriyanto.

Suriyanto berharap apa yang terjadi saat ini semua ada hikmahnya. “Kita tetap akan adakan perlawanan dan pembenahan juga wajib sebagai warga negara yang taat hukum, karena kita berdomisili di negara hukum, walau penegakan hukum belum seratus persen,”ujarnya.

Selaku Ketum, Suriyanto berpesan terhadap seluruh redaksi media yang tergabung di organisasi PWRI khususnya agar lebih dapat memperhatikan karya tulis dan wartawan yang bergabung didalamnya.

“Saya juga mengubah untuk tidak mencampur adukan organisasi pers, media, jurnalis, LSM dan sejenis nya. Bila aturan kita jalankan, maka apapun bentuk krimilitas yang akan dikenakan kepada media dan jurnalis kita dapat menangkisnya,” pesannya.

Suriyanto juga menghimbau kepada seluruh anggota maupun pengurus PWRI untuk bisa mendalami atau mau belajar tentang hukum pers dan delik pers. “Semoga hal-hal lain yg belum kita pahami dapat saling kita komunikasikan,” pungkasnya. (Rls)