KUMPULKAN DEVELOPER PERUMAHAN, DISPERKIM KOTA MALANG INGATKAN PJU HARUS SESUAI SNI

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Malang Raya : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang kumpulkan pengembang perumahan untuk membahas penerangan jalan umum (PJU) di lingkungan permukiman. Sebanyak 110 pengembang bersama unsur masyarakat lain dikumpulkan dan diberikan penyuluhan, (28/7/2018).

Dalam sosialisasi tersebut, Bidang PJU Disperkim menekankan agar para pengembang perumahan menyedikan PJU yang menjadi bagian dari fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang wajib disediakan.

Kepala Bidang (Kabid) PJU, Agus Sunarhadi mengungkapkan, sosialisasi tersebut, merujuk kepada Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang nomer 11 tahun 2015 tentang PJU.

Dalam Perda tersebut, Bab IV tentang pengadaan dan pemasangan penerangan jalan, Pasal 12, poin 1 menyebut, setiap Pengembang Perumahan wajib memasang Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) di
lingkungan perumahan itu sendiri dengan spesifikasi lampu hemat energi beserta asesoriesnya.

Namun tentunya, PJL yang dipasang tak hanya sekedarnya saja, harus mempunyai kualitas yang bagus sesuai standar, Standar Nasional Indonesia (SNI). Sehingga setidaknya terjamin keamanannya bagi warga sekitarnya,ujarnya saat dihubungi Wartahukum.net (29/7/2018).

Selain itu, dengan lampu PJU atau PJL yang sesuai dengan standar SNI, dari segi kualitas daya tahan material lampu dan hasil penerangan tentunya akan jauh lebih bagus. Sehingga hal tersebut juga bakal berdampak pada biaya perawatan kedepannya.

Kalau sesuai standar, pada saat penyerahan kepada Pemkot, nggak akan banyak gangguan, nggak banyak perbaikan lagi yang memberatkan Pemkot. Maka dari itu saya berharap semua menjadi perhatian dari pengembang.

Terkait pemasangan PJU yang sesuai standart, pihak Bidang PJU, Disperkim Kota Malang juga siap untuk membantu pihak pengembang manakala memerlukan konsultasi terkait PJU.

Kalau respon dari pihak pengembang, kadang ada yang nyeleneh, entah mereka tahu atau tidak terkait masalah fasum dan fasos, dalam aturan sudah jelas perumahan harus menyediakan hal itu. Tapi kembali lagi, kadang-kadang mereka menghindari itu, mencantumkan fasum dan fasos dalam proses perizinan hanya untuk memperoleh izin, ungkapnya.

Selain dari pihak pengembang perumahan, dalam sosialisasi tersebut juga diundang dari pihak Camat, Lurah, tokoh masyarakat maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). (Kie’)