Diduga Rehabilitasi Gedung Kelas SMPN 1 Wungu “Banyak Kecurangan “

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Madiun : Pembangunan rehabilitasi Gedung Ruang Kelas SMPN 1 Wungu Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan Anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000 Milyar, sumber dana dari APBN 2018, Rehabitasi 13 Gedung Ruang Kelas, diduga ada permainan dalam mutu pengerjaannya. Perehapan cuma pengecetan Dinding, Atap Plapon yang lama banyak yang tidak di ganti cuma di tembel Plamir terus di Cat Putih. Yang lebih parah lagi terkait Genteng yang harusnya pakai yang berkwalitas yang sudah lolos uji lesensi SNI , Genteng Layur Trenggalek, tapi pihak Dekolah pakai genteng buatan Topo Ponorogo yang harganya jauh lebih murah dari genteng layur trenggalek, dan diduga pekerjaan Rehabilitasi dikerjaan atau diborongkan orang luar, yang harusnya swakelola di kerjakan Masyarakat setempat, tapi di kerjakan orang Banjarejo Dagangan.

Dengan anggaran sebesar itu pekerjaan tidak maksimal dan terkesal asal jadi.
Selain itu di lokasi tidak adanya gambar Skala Proyek pekerjaan dan terkesan tidak transparan dalam pengerjaan
Entah faktor kesengajaan atau faktor kelalaian, sehingga tidak ada papan skala gambar proyek yang dipasang. Hal ini menjadi dugaan adanya kecurangan kwalitas mutu pengerjaan.

Saat Warta Hukum datang untuk konfirmasi kepada Kepala Sekolah Muhammad Solihuddin, beliau mengatakan terkait pekerjaan sudah sesuai aturan dan waktu di tanya mengenai kenapa tidak di pasang gambar skala proyek ,beliau menjawab tidah ada keharusan untuk memasang gambar skala proyek, waktu saya” bintek” juga tidah disuruh pasang gambar skala proyek.

Hal terpisah waktu warta hukun konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan langsung ketemu pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saudara ” Bari,” Dengan adanya laporan terkait pekerjaan yang diduga adanya kecurangan mutu dan kwalitas bangunan. beliau mengatakan akan mengkroscek, mengecek kebenaran laporan tersebut.

Dari pantauan di lokasi memang tidak ditemukan pemasangan papan skala gambar. Perihal proyek apapun yang sumber pendanaannya dari negara harus juga mengacu kepada UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008, serta Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 bahwa setiap bangunan yang dibiayai negara harus memasang papan proyek, termasuk gambar skala proyek.

Dengan tidak dipasang papan nama proyek dan gambar skala proyek masyarakat tidak bisa ikut mengontrol, sedangkan papan informasi dan gambar skala proyek tersebut adalah sarana wahana informasi untuk masyarakat yang perlu disampaikan sehingga tidak timbul kecurigaan pihak lain, berapa pagu anggaran, darimana anggaran kegiatan, volume kegiatan yang sedang dikerjakan. Dan media sebagai bagian kontrol sosial masyarakat ikut mengawasi kegiatan yang bersumber dari pembiayaan Negara. (Y, Team )