Paguyuban Pedagang Aluminium Jl. Semarang Menolak Penggusuran

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Surabaya : Berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dari usaha berjualan sepertinya masyarakat surabaya tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerinta setempat. Pasalnya untuk menggantungkan hidup sebagai Pedagang yang menempati tanah pemerintah Kota Surabaya, justru mendapatkan penggusuran dari aparat penegak perda senin (16/07/2018).

Sebagai penegak Perda, Satpol PP Kota Surabaya terlihat megenyampingkan aspek kesejahteraan para pedagang aluminium yang mencari nafkah di kawasan Jl. Semarang Surabaya. Pedagang aluminium yang sudah berpuluh tahun menempati dan mencari nafkah di kawasan Jl. Semarang ini sebelumnya sudah membayar uang sewa terakhir Tahun 2010, namun setelah itu Pedagang tidak boleh membayar lagi tanpa ada alasan dan sebab yang jelas.

KBRS perjuangan bersama Paguyuban Sebelas Pedagang Aluminium Surabaya (PEGAS) menolak keras atas penggusuran yang akan dilakukan oleh Satpol PP kota surabaya. “Terkait masalah ini kita akan koordinasikan dengan Risma selaku Walikota Surabaya. Pemkot harus meninjau ulang untuk tempat relokasi di Sentral PKL yang ada di Daerah Demak Surabaya, padahal Pedagang sudah mau mundur atau membongkar 2 Meter dari standnya”, ungkapnya.

Sementara itu, Hasan salah satu Korlap Pedagang Aluminium di Kawasan Jl.  Semarang juga mengatakan bahwa para Pedagang sudah puluhan tahun menempati dan berjualan sejak jaman kakek neneknya.
“Sebagai Warga Negara kita juga mempunyai hak yang sama di mata Hukum, kita sudah ada niat baik untuk berjualan dan membayar uang sewanya, padahal ini tanah milik Negara”, ucapnya.

Hasan juga meminta agar Pemkot Surabaya lebih memperhatikan nasib Pedagang yang menggantungkan hidupnya berjualan di kawasan jl semarang jika mengalami penggusuran. “Kita yang mencari nafkah untuk keluarga, kita menempati dan berjualan di Jl. Semarang ini sudah bertahun-tahun. Bukan main gusur atau menyuruh kita pindah begitu saja, seharusnya Pemkot Surabaya juga memperhatikan relokasi apakah layak atau tidak”, tegasnya. (Redho)