DISENTIL DPRD, KEPALA BAPENDA KABUPATEN MALANG JANJI PAD DAN PBB P 2 DAPAT MENINGKAT DALAM TAHUN INI

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Malang : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang menerima beberapa catatan penting dari DPRD terkait harapan besar adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Catatan kepada Bapenda tersebut disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD Kabupaten Malang dalam menyikapi adanya beberapa hal yang bisa ditindaklanjuti di tahun 2018.

Untuk meningkatkan pendapatan dari PBB P2 yang menurut DPRD masih belum seluruhnya dilakukan validasi lapangan atau dimutakhirkan data subyek dan obyek pajaknya.

Bapenda belum melakukan validasi Database PBB-P2 secara menyeluruh. Padahal mereka memiliki database pajak by name by address atas seluruh wajib dan obyek pajak, kata Amarta Faza juru bicara fraksi DPRD Kabupaten Malang, dari fraksi NasDem.

Hal tersebut yang membuat PAD Kabupaten Malang di sektor PBB P2 masih belum terdongkrak sesuai dengan subjek dan objek pajak yang ada sampai saat ini. Walau pun secara jumlah pendapatan setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Dikesempatan berbeda Bapenda Kabupaten Malang menerima catatan tersebut dengan beberapa hal yang akan ditindaklanjutinya. Kita menerima catatan DPRD dalam upaya meningkatkan PAD dari PBB P2. Karenanya kita tahun ini fokus pada kegiatan operasional di lapangan dalam ekstensifikasi pajak,kata Purnadi Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Jumat (6/7/2018) kepada Wartahukum.net

Ekstensifikasi PBB P2 tersebut, sejak awal tahun telah didengungkan oleh pihak Bapenda. Bahkan, Bupati Malang Rendra Kresna pun mendorong hal tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan subjek dan objek pajak baru yang belum terpantau oleh petugas Bapenda.

Maka ekstensifikasi pajak ini yang terus kita gali dalam peningkatan PAD dari sektor PBB P2 di tahun ini, ujar Purnadi. Tapi, lanjut mantan Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang ini, apabila peningkatan PAD PBB P2 dimintakan dari intensifikasi, pihaknya akan mengaji ulang permintaan tersebut. Hal ini didasarkan pada kemungkinan dari ekses intensifikasi itu sendiri terhadap masyarakat Kabupaten Malang.

Pasalnya, kalau memakai skema intensifikasi dalam upaya meningkatkan PAD, maka akan ada kenaikan nominal bayar pajak dari masyarakat atas objek PBB P2 yang dimilikinya. Kenaikan pembayaran pajak atas objek PBB P2 akan menimbulkan gejolak di dalam masyarakat dan akan menambah beban pengeluaran, khususnya bagi rakyat kecil.

Jadi perlu ada berbagai pertimbangan bagi kami kalau menaikan PBB P2, khususnya bagi masyarakat kecil. Apalagi Pemkab Malang sedang fokus dalam meminimalisir kemiskinan, ucap Purnadi.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Bupati Malang beberapa waktu lalu. Rendra Kresna sempat memberikan pernyataan, dimungkinkan adanya pengurangan pajak atau bahkan pembebasan pajak dalam PBB P2 di area-area tertentu. Misalnya, di lahan pertanian yang masuk dalam lahan pertanian produktif berkelanjutan (LP2B).

Di LP2B yang ada di Kabupaten Malang dan memiliki posisi rentan teralihfungsikan, bisa dilakukan kebijakan pengurangan pajak. Ini dalam upaya memberi reward pada pemilik LP2B agar tidak tergoda untuk menjual lahannya tersebut. Bapenda bisa menyeimbangkannya dengan ekstensifikasi di subjek dan objek pajak lainnya, ujar Rendra.

Pernyataan orang nomor satu di Kabupaten Malang inilah yang juga bisa diambil oleh Bapenda untuk memenuhi harapan DPRD dalam peningkatan PAD PBB P2. Kita mungkin usulkan kenaikan bersifat parsial dalam hal ini. Artinya akan di kenakan bagi daerah-daerah yang perkembangannya sangat pesat. Contohnya kawasan-kawasan perumahan real estate dan rumah-rumah mewah,ujar Purbadi. (Kie)