DPRD KABUPATEN MALANG : TANPA ADA RDTRK, JANGAN KELUARKAN SURAT IZIN LOKASI DAN LAINNYA

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH MALANG : Persoalan alih fungsi lahan pertanian produktif berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Malang membuat pihak DPRD bereaksi untuk mendudukan persoalan tersebut.

Berbagai persoalan yang terjadi, misalnya ada cluster-cluster perumahan tidak berizin sampai saat ini, regulasi yang masih bias dalam tata ruang dan wilayah, komunikasi antar lintas dinas yang tidak berjalan seirama, sampai pada asumsi-asumsi yang menyudutkan beberapa pihak. Di kupas oleh DPRD Kabupaten Malang melalui Komisi 1 maupun secara langsung oleh Ketua DPRD.

Reaksi DPRD Kabupaten Malang tersebut dalam upaya mengurai benang kusut dalam alih fungsi lahan pertanian produktif yang masuk dalam wilayah hijau.

Didik Gatot Subroto Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang secara tegas menyampaikan akar persoalan dalam alih fungsi lahan ada di regulasi daerah, yaitu tidak adanya Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK).

Kuncinya di RDTRK, tanpa adanya ini maka akan terus terjadi alih fungsi lahan dalam LP2B. Ini bom waktu bagi investor, masyarakat, dinas terkait maupun kita sendiri kalau tidak segera diselesaikan,kata Didik kepada Wartahukum.net, Senin (2/7/2018).

Seperti diketahui Kabupaten Malang baru memiliki satu Peraturan Daerah (Perda) RDTRK, yaitu kecamatan Pakis. Lainnya masih dalam proses semuanya. Misalnya seperti di kecamatan Karangploso.

Hal inilah yang akan menjadi bom waktu tutur Didik. Investor akan dirugikan, user tidak memiliki jaminan hukum kepemilikan. Sedangkan ditingkat DPRD sendiri akan lahir asumsi di masyarakat maupun nanti di anggota DPRD yang baru terpilih.

DPRD saat ini bisa dinilai tidak bekerja dan terkesan apatis, ujar politisi PDI Perjuangan ini. Hal inilah yang ditegaskan DPRD agar persoalan alih fungsi LP2B tidak terus melebar setiap tahun dan membuat berbagai kerugian serta sampai pada tataran hukum.

Didik mengatakan kunci dari persoalan ada di Perda RDTRK. Tanpa ada RDTRK maka jangan dikeluarkan surat izin lokasi dan lainnya, tegasnya.

Hari Sasongko Ketua DPRD Kabupaten Malang menyepakati inti persoalan tersebut. Pihaknya meminta kepada seluruh dinas terkait untuk seirama dan senada dalam proses alih fungsi lahan tersebut.

Apa yang disampaikan di Komisi I sebagai ranah dari persoalan tersebut yang harus dipedomani. Seluruh dinas terkait harus duduk bersama untuk masalah ini,ujar Hari.

Beberapa rekomendasi agar tidak semakin berlarut dari DPRD adalah rancangan perda RDTRK disepakati oleh lintas kedinasan terkait melalui program kerja di tahun depannya.

Hal ini berkaitan dengan penataan tata ruang dan wilayah dalam LP2B yang wajib selaras antar kedinasan tersebut. Baik Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Cipta Karya, Dinas PU Sumber Daya Air, Bina Marga, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sampai pada Dinas Ketahanan Pangan. Terutama penguatan juga di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penjaga gawang dalam alih fungsi lahan.

Hal krusial lain adalah kesepakatan lahan pengganti LP2B berupa pencetakan sawah baru. Karena cepatnya pertumbuhan dan kebutuhan atas perumahan juga semakin tinggi bagi masyarakat.

Kami sepakat adanya pengembangan wilayah tapi wajib ada masterplan yang jelas serta peruntukannya. Mana wilayah perkotaan yang bisa dialihfungsikan, mana area pengganti serta mana yang dilarang. Wajib clear dulu, Jangan kami digiring pada sesuatu yang salah dalam persoalan ini, ucap Didik yang menegaskan ulang floating wilayah wajib diperjelas.

DPRD Kabupaten Malang juga meminta surat izin lokasi jangan mudah dikeluarkan dan menjadi blunder seluruh pihak. Yang akibatnya membuat investor dan user mengalami kerugian, dinas dan DPRD juga kena getahnya.

Kita juga minta dinas terkait untuk tetap mengkomunikasikan hal-hal tersebut bersama kami. Jangan sampai satu sisi kita sebagai lumbung pangan tapi di sisi lainnya lahan pertanian terus beralih fungsi, ujar Didik yang disepakati dan diamini oleh Hari Sasongko. (Kie)