PEDAGANG ANGKRINGAN Lenggang Jakarta Terampas HAM nya

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Jakarta : 2018. Sungguh ironis nasib para Pedagang Angkringan di Lenggang Jakarta. Jumlah total 18 pedagang menjadi pelomik yang tidak pernah berhenti tekanan baik dari pengelolah Sosro dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provensi DKI Jakarta. Seharusnya Sosro sebagai Pengelolah dan UMKM sebagai Intasi Pemerintahan yang membidangi Usaha Menengah Kecil Mikro harus bijak dalam menjalankan pelayanannya terhadap binaan para Pedagang Angkringan. Dari tanggal 27 April 2018. No. 2079/-1.824.24. perihal relokasi Pedagang Angkringan Lenggang Jakarta dan dilanjutkan dengan Surat Peringatan Pertama yang diedarkan pada tanggal 21 Juni 2018. No. 2737/-1.824.24, diindikasikan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Terindikasi nya pelanggaran HAM oleh pengelolah dan kepala DINAS UMKM. Pelanggaran tersebut bisa dilihat dari perbuatan yang tidak menghormati izin yang dimiliki oleh para Pedagang Angkring Lenggang Jakarta yang berada di Monumen Nasional (MONAS). Izin yang dimiliki oleh para pedagang adalah sebuah siup yang dikeluarkan oleh Perizinan Pemerintah DKI Jakarta dibidang perizinan. Pelanggaran HAM yang lain bahwa para Pedagang Angkring saat mendaftar dalam perogram perdagangan baik itu dengan pihak pengelolah dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) DKI melalui proses seleksi yang ketat baik dari data pribadi para pedagang dan menu yang akan dijual juga Harus memenuhi standar MUI yaitu sertifikat halal. Sungguh ironis apa yang dialami oleh para pedagang Angkringan Lenggang Jakarta di Monumen Nasional (MONAS) dulu saat mendaftar menjadi anggota pedagang di Lenggang Jakarta untuk mengambil izin kios dinyatakan sudah penuh dan saat itu juga para calon pedagang yang mendaftar untuk menjadi pedagang di Lenggang Jakarta tidak ada yang mau mengambil izin angkringan yang saat telah berjualan di kios.

Namun berjalanannya waktu Angkring yang saat itu tidak ada yang berminat menjadi rebutan atau kecemburuan sosial oleh para pedagang yang saat ini berdagang di kios. Seharusnya pengelolah dan pihak UMKM tidak terpengaruh oleh suara suara kecemburuan sosial yang terjadi mengingat hampir 5 tahun para pedagang Angkringan berdagang tidak pernah menyalahi aturan yang sudah ditentukan baik itu dari pihak pengelolah dan UMKM. Sudah tentu bila melihat apa yang telah dilakukan baik oleh pihak pengelolah dan UMKM.

Para pedagang Angkringan sangat berharap mendapatkan pembelaan hak hak nya yaitu dari Kelembagaan Komisi Hak Asasi Manusia KOMNAS HAM dan OMBASDMAN sebagai kontrol penyalahgunaan Pejabat Publik yang tidak bekerja sesuai dengan Udang Undang. (Korlip Nasional)