MARAKNYA PENJUALAN TANAH KAVLING DI KAB. MALANG TANPA IJIN YANG SEMESTINYA

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Malang Raya :  Banyaknya masukan di lapangan kepada Dinas Perumahaan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang mengenai penjualan tanah kavling tanpa adanya siteplan yang secara resmi dikeluarkan oleh Dinas (DPKPCK) memunculkan banyak persoalan.

Selain bisa mengganggu tata ruang dan wilayah yang telah ditetapkan dalam regulasi daerah, di sisi pembeli atau masyarakat pun akan ada hak yang dirugikan. Kondisi tersebut yang dicoba untuk dibendung oleh dinas di bawah kepemimpinan Wahyu Hidayat.

Kita coba pakai pendekatan sosialisasi nantinya. Karena kebanyakan kasus ini dilatarbelakangi ketidaktahuan pengembang. Di sisi masyarakat juga kondisinya sama, kata Wahyu Hidayat Kepala Dinas PKPCK Kabupaten Malang.

Ketidaktahuan tersebut tentunya berdampak buruk bila terus terjadi. Baik untuk pengembang, masyarakat maupun pemerintah daerah sendiri yang memiliki kepentingan untuk menjaga tata ruang dan wilayahnya.

Ditingkat pengembang, penjualan tanah kavling tanpa adanya kelengkapan yang telah di syaratkan regulasinya akan memperburuk citranya di mata masyarakat yang akan terganjal untuk mendapatkan haknya. Masyarakat sendiri yang akan lebih merasakan dampak negatifnya atas transaksi yang tidak lengkap persyaratan regulasinya.

Sosialisasi secara kontinyu tentunya diharapkan mampu memberikan jalan untuk semua pihak yang terlibat agar saling memahami hak dan kewajibannya, dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan pemahaman atas apa yang wajib dilaksanakan oleh pengembang. Salah satunya misal tentang ijin siteplan sebagai dasar dikeluarkannya IMB Induk,urai Wahyu kepada Wartahukum.net

Wahyu melanjutkan, kebanyakan dari pengembang perumahan tidak memahami alur tersebut. Bahkan untuk siteplan terbilang ribet sekali. Siteplan ini mengatur adanya kewajiban pengembang untuk menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Ada yang memang tidak faham dan juga menghindar, ujarnya.

Dalam penyediaan fasum dan fasos tersebut, ada pula prosentase yang telah diatur melalui regulasi daerah masing-masing. Dimana nantinya fasum dan fasos di kawasan perumahan tersebut diserahkan ke pemerintahan daerah.

Izin siteplan menjadi penting karenanya. Tanpa ada ijin tersebut kita tidak akan keluarkan rekomendasi untuk perijinannya, tegas Wahyu yang menjelaskan juga secara umum, pengembang perumahan wajib memiliki hal-hal berikut.

Pertama, izin pemanfaatan tanah atau izin lokasi yang akan diperjualbelikan dan dijadikan kawasan perumahan. Kedua, perolehan tanah dan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen lingkungan. Setelah tahap dan output tersebut selesai, maka tahapan yang harus dilalui adalah pengajuan dan pengesahan siteplan.

Kalau semua telah selesai ada tahap lain yaitu pemecahan sertifikat dan Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu bagi masyarakat tidak usah takut dan ragu untuk bertanya kelengkapan legalitas saat akan membeli tanah kavling dan perumahan kepada dinas terkait, pungkas Wahyu. (Kie)