Ketum PWRI Suriyanto PD : Jangan Ganggu Kedaulatan Pers Nasional

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Jakarta : Kerap terjadinya diskriminasi terhadap pers beberapa waktu terakhir ini, dunia pers seakan dihantam oleh persoalan-persoalan, yang muaranya akan membelenggu kebebasan pers. Pun demikian kriminalisasi terhadap pekerja pers kerap kali terjadi, mulai dari intimidasi psikologis hingga ancaman yang berujung pada tindak kekerasan.

Mensikapi hal itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPP PWRI) Dr. Suriyanto PD SH MH, Mkn, mengatakan bahwa kedaulatan pers nyaris terampas, oleh perilaku oknum tak bertanggung jawab hanya demi mengamankan kepentingannya sendiri.

“ Pers kita harus ditegakkan kembali, didudukkan kembali sebagai fungsi sosial kontrol. Pers punya kemandirian. Sebagai institusi kemasyarakatan, pers memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar. Jika pemerintah melakukan berbagai tindakan penyimpangan, maka pers harus hadir untuk membela masyarakat,” kata Suriyanto PD, dalam diskusi kecil peranan pers dan masyarakat, di salah satu café Taman Ismail Marzuki, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat Sabtu (30/6/2018).

Ketum PWRI nenegaskan, bahwa peran pers harus lebih diperkuat, jangan mengganggu kedaulatan pers dengan mengkriminalisasi pekerja pers yang sedang menjalankan tugasnya yang dilindungi oleh undang-undang.

Terkait dengan upaya-upaya kriminalisasi terhadap pekerja pers, Ketum PWRI menyatakan genderang perang, dan akan memberi perlindungan hukum bagi insan pers khususnya anggota PWRI, yang mengalami tindakan kriminalisasi melalui Lembaga Bantuan Hukum PWRI, sepanjang dalam tugasnya selalu berpegang teguh pada etika maupun prinsip-prinsip jurnalistik.

Selain itu, Beliau juga menyoroti soal kinerja Dewan Pers, yang dinilai lalai dan tidak memberi pengayoman, pembinaan maupun perlindungan kepada pekerja pers sehingga merugikan insan pers itu sendiri. ” Target kita yaitu meluruskan tupoksi dewan pers yang sebenarnya berdasarkan undang-undang, bukan peraturan yang selalu dikeluarkan oleh dewan pers, namun justru tidak mengayomi pers nasional seutuhnya, baik keadilan pers nya maupun kebebasan pers itu sendiri,” tuturnya.

Tindakan Dewan Pers yang sering menciderai gerak langkah pekerja pers, ditengarai menjadi biang kisruh terjadinya tindakan kriminalisasi kepada insan pers di berbagai wilayah, serta kurangnya perhatian terhadap insan pers yang mempunyai masalah di lapangan.

Senada diungkapkan oleh Andre Heru, Penanggung Jawab Redaksi Media City Post dan Rinaldo Ketua Dewan Redaksi Media Sinar Pagi Baru, sekaligus salah satu Ketua DPP PWRI, mengaku memiliki agenda besar untuk menyelamatkan kemerdekaan insan-insan pers yang terdzolimi di seluruh wilayah Indonesia.

“ Kami akan turun untuk meminta pertanggung jawaban Dewan Pers nanti tanggal 4/7/2018 bersama  puluhan organisasi pers yang tergabung dalam wadah pers nasional, yang akan kita gerakkan untuk melawan kriminalisasi pers, yang akan berpusat di Gedung Dewan Pers Kebonsirih Jakarta Pusat,” Ungkap, Rinaldo.

Ditegaskan Rinaldo, Indonesia butuh kekuatan dan solidaritas dari insan pers nasional untuk lebih menajamkan karya jurnalistik, agar Indonesia merata dengan informasi yang akurat, aktual dan inovatif, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Indra)