PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO RAIH WTP DARI BPK

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Probolinggo : Tahun ini menjadi sejarah baru bagi pengelolaan keuangan  Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, setelah 3 tahun berturut-turut akhirnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Pencapaian itu meningkat dari sebelumnya, yang hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), berturut–turut selama 3 tahun.

Penilaian WTP itu, diterima Walikota Probolinggo Hj. Rukmini dari Plt Kepala Perwakilan BPK RI, Jawa Timur, Ayub Amali di kantornya Sidoarjo. Dari hasil yang dihimpun koresponden Warta Hukum di Probolinggo Opini WTP sendiri, diterima setelah BPK RI melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Probolinggo.

Imanto, selaku Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kota Probolinggo mengungkapkan, jika ia bersyukur akhirnya Pemerintah Kota Probolinggo meraih WTP. Pasalnya, tiga tahun terakhir. Diketahui selama periode 2015–2017, Pemkot Probolinggo selalu mendapatkan opini WDP. Terakhir kali mendapat opini WTP, yakni pada 2014 untuk tahun anggaran tahun sebelumnya. “Walikota Hj. Rukmini selalu menekankan, agar bisa meraih WTP, dipenghujung masa jabatan Walikota Hj. Rukmini saat ini, kita berhasil meraih WTP,” Ujar Imanto.

Lanjut Imanto, jika raihan WTP kali ini bukan buah kerja tim dari BPPKAD saja, akan tetapi juga berkat kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkot. Meski mendapat WTP, Imanto mengungkapkan masih ada catatan dari BPK. Diantaranya pada Badan Layanan Umum Daerah, serta dana BOS dan pengelolaan aset daerah yang belum tersaji dengan baik.

“WTP ini tidak berarti kita sudah sempurna, tapi kita akan benahi hal–hal yang menjadi catatan BPK. Dengan harapan  harap pencapaian WTP terus berlanjut, karena selama ini kita dapat WDP. Dan ada hal–hal yang menjadi kendala utama kita diantaranya, kita belum mampu menyajikan sistem akuntasi dengan baik,” Tambahnya.

Terpisah Ketua DPRD Kota Probolinggo, Rudi Abdul Ghofur berharap Pemkot konsisten, dan mampu mempertahankan kinerjanya, agar di tahun depan bisa mendapatkan opini serupa. “Ada beberapa catatan dari BPK yang perlu dibenahi. kami berharap Pemkot terus memacu kinerjanya, agar nanti tidak ada catatan dari BPK terkait laporan keuangan. (ADV)