MENANG LELANG NAMUN DIDISKUALIFIKASI

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Malang : Bak bola salju, menggelindingnya cerita mengenai proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malang,  bersama pro kontra di dalamnya, semakin memperlihatkan adanya power yang bermain di ranah paling rawan korupsi ini.

Akhirnya,  cerita meluncur dari salah satu kontraktor berinisial M yang memiliki bendera PT GK yang beralamat di Malang. M yang sudah dua tahun lebih mengikuti pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malang,  merasa heran dengan keputusan ULP yang mendiskualifikasinya.

Padahal saya sudah mengikuti prosedur seluruh tahapan pelelangan sesuai alur dalam Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun akhirnya memenangkan salah satu proyek rehab jalan. Tapi didiskualifikasi,kata M kepada Wartahukum.net, Jumat (8/6/2018).

Proyek rehab jalan yang nilainya ditaksir oleh perusahaan M sebesar Rp 800 juta,  angka penawaran paling rendah dibanding dengan kontraktor lainnya yang  berada di angka Rp 900 jutaan tersebut,  ternyata dibatalkan.

Dalam LPSE alasan pembatalan dikarenakan paket pekerjaan hanya diperuntukkan bagi kualifikasi bidang usaha kecil. Sedangkan masih menurut catatan LPSE perusahaan M terkualifikasi sebagai perusahaan dengan kualifikasi menengah.

Alasan inilah yang membuat M tak habis pikir. Pasalnya,  selama dirinya mengikuti pelelangan di Kabupaten Malang, seharusnya kalau perusahaan kualifikasi menengah bisa mengikuti  paket dengan nominal Rp 1  sampai Rp 10 miliar.

Ini yang membuat saya heran,  kok bisa perusahaan saya didiskualifikasi. Masalah ada permainan atau pengondisian proyek saya kurang tahu. Tapi alasan tersebut kok aneh. Dulu ada juga perusahaan menengah seperti saya bisa ikut  dan menang tender,urai M. M juga menyampaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku,  hal tersebut tidak bisa dibatalkan. Karena memang tidak ada larangan untuk itu, imbuhnya kepada Wartahukum.net

Dugaan adanya permainan atau pengkondisian proyek dalam lelang,  memang telah mencuat sejak beberapa kontraktor mengeluhkan persoalan tersebut. Bahkan, dari data Malang Coruption Watch (MCW) sejak tahun 2016-2017, pemenang lelang secara berturut-turut dimenangkan oleh lima kontraktor besar. Yaitu PT TPA,  PT SP,  WP, KIM dan KJAC.

Hal ini juga dibenarkan oleh M yang menyatakan,  selama dirinya mengikuti lelang di Kabupaten Malang, memang dirinya kerap bertemu dengan orang-orang yang itu-itu saja. Orangnya ya itu-itu saja. Tapi saya kurang paham mas,  apa itu sebuah pengkondisian atau monopoli proyek, ujar M yang juga menyatakan untuk hal tersebut bisa dilihat di LPSE perusahaan apa saja yang mendominasi.

Sama di pekerjaan PL (penunjukan langsung), lanjut M yang sejak dua tahun terakhir mengikuti pelelangan hanya menang tender sebanyak 3 kali saja. Dari beberapa keterangan di lingkungan dinas di Kabupaten Malang yang tidak bersedia di unkap namanya, kondisi tersebut sebenarnya bisa ditindaklanjuti dengan adanya tahap masa sanggah hasil lelang.

Jadi kalau merasa dirugikan bisa disampaikan  di tahap itu. Sebelum ada surat penunjukan dan penandatanganan kontrak. Tapi yang jelas kalau OPD tidak ada campur tangan dalam proses lelang tersebut, ujarnya kepada Wartahukum.net

Hal ini pun dibenarkan oleh M yang mengatakan, dirinya memang belum menyampaikan hak keberatannya atas kemenangan tender yang didiskualifikasi tersebut. Tunggu saja pasti akan saya sampaikan di masa sanggah hasil lelang nanti,ujar M. (Kie)