Puasa WTP 2 Tahun, Pemprov Bengkulu Kembalikan Tuntaskan 5 Catatan

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Bengkulu : Provinsi Bengkulu dibawah kepemimpinan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah kembali prestasi gemilang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Setelah 2 Tahun puasa, Pemerintahan Provinsi Bengkulu kembali raih Opini Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun anggaran 2017, dan siap tuntaskan 5 catatan.

Predikat WTP ini sebelumnya disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu pada LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) tahun anggaran 2017 Pemerintahan Provinsi Bengkulu disampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bengkulu pada Kamis Pagi (31/05).
Prestasi ini merupakan rentetan prestasi gemilang yang ditunjukan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang sebelumnya puasa opini WTP hampir 2 Tahun lamanya. Namun dibalik gemilangnya prestasi tersebut terdapat 5 Pekerjaan Rumah yang disisakan BPK RI kepada Pemerintahan Provinsi Bengkulu yaitu :

A. Temuan Pemeriksaan Atas Pengendalian Intern :

1. Kesalahan Penganggaran dan Penyajian Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada 19 OPD di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Investasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) di Bank Bengkulu yang Belum Optimal
3. Penatausahaan Aset Tetap dan Penyerahan Aset SMA/SMK dari Kabupaten/Kota yang Kurang Memadai serta dan terdapat permasalahan Aset tetap peralatan dan mesin yang telah diungkapkan dalam LPH BPK sebelumnya belum selesai ditindak lanjuti.
b. Temuan Pemeriksaan Menyangkut Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-perundangan :
1. Terdapat kelebihan pembayaran upah pada kegiatan pemeliharaan jembatan Provinsi Bengkulu, Kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun dan kegiatan optimalisasi fungsi sungai yang menjadi wewenang provinsi
2. Kelebihan pembayaran dan potensi kerugian pada kegiatan peningkatan jalan, denda keterlambatan yang belum dipungut, dan jaminan pelaksanaan yang ada tidak dicairkan pada 26 paket kegiatan pada empat OPD.

Dalam penuturannya saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bengkulu pada Kamis siang (31/05), Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjelaskan bahwasannya diraihnya opini WTP sebagai bentuk kerjasama seluruh instansi dan OPD terkait yang solid.

“Pertama temuan di tahun 2017 sudah relatif sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya, kedua tindak lanjut yang dilakukan instansi dan OPD terkait temuan BPK itu keseriusannya luar biasa, dengan semua tindak lanjut semua temuan dapat diselesaikan dengan baik yang utama memyangkut kerugian negara” jelasnya. (Rk)