Masyarakat Pertanyakan Beberapa Proyek PUPR-BU Yang Tidak Terselesaikan Tahun 2017 Lalu

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Bengkulu Utara : Dari informasi beberapa narasumber yang diterima wartawan media ini terkait beberapa paket Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) Tahun anggaran 2017 lalu, banyak yang tidak selesai dikerjakan. Beberapa diantaranya, Pembangunan Irigasi Sengkuang, Peningkatan Jalan Hotmix Air Sabai-Air Pandan, Pembangunan Gapura Tapal Batas Kabupaten Bengkulu Utara–Kabupaten Lebong serta Paket Pemilihan Langsung (PL) Rehab Jembatan gantung di Rena Jaya.

Seperti yang dikutip dari media online Kilasbengkulu.com atas pernyataan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Teropong Bengkulu, ROZI.HR yang menyampaikan, bahwa tidak selesainya berbagai paket proyek tahun angaran 2017 dilingkungan dinas PUPR BU, akibat tidak profesionalnya dinas PUPR dalam melakukan seleksi tender, disamping itu kurangnya pengawasan baik dari awal pekerjaan hingga adanya penambahan 50 hari oleh DPU-PR.

“ Pada  saat diberikannya penambahan waktu selama 50 hari kalender oleh Dinas PUPR Bengkulu Utara, nilai kemajuan fisik salah satu proyek saat itu hanya 16% saja dan telah habis masa kontrak, PUPR tidak menghitung secara matang ketika memberi penambahan waktu pelaksanaan kepada pihak pekerja proyek, saya dengar saat Heru Susanto selaku kepala Dinas PUPR BU meberikan waktu perpanjangan pekerjaan, Heru sangat yakin jika diberikan perpanjangan waktu maka pekerjaan dapat diselesaikan, lalu apa yang bicara di Media tersebut, mana tanggungjawab Heru yang menyatakan yakin akan selesai itu, ” ungkap Rozi kala itu.

Menurut Rozi, kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memberikan penambahan waktu berdasarkan perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 39 ayat (1) huruf a1 dan a2, jika dalam kesempatan 50 hari pihak pelaksana tidak bisa menyelesaikan pekerjaan maka jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, akan diklaim serta perusahaan akan di blacklist. Namun sampai hari ini belum diketahui tindakan apa yang diberikan oleh dinas PUPR BU terhadap perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut.

“Sesuai dengan Perpres, jika pihak pelaksana proyek tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan pemnambahan waktu 50 hari kalender tersebut maka, jaminan pelaksana, jaminan uang muka, aka diklaim serta perusahaan akan di blacklist. Namun sampai hari ini belum diketahui tindakan apa yang diberikan oleh dinas PUPR BU terhadap perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, ” jelasnya. Sementara itu, terkait pemberitaan yang dituliskan, Kepala dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Utara, Heru Susanto ST, belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai hak jawabnya. (Indra).