KANTOR DESA BANGSRING TEMPATI TANAH MILIK WARGA

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Banyuwangi : Terkuaknya Kantor Desa bangsring, Kecamatan wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi menimbulkan masalah atau konflik dengan adanya penempatan Kantor Desa yang selama puluhan tahun menempati tanah hak milik warga setempat. Sehingga penempatan Kantor Desa untuk segi pelayanan tidak membuahkan hasil sempurna karena terjadinya permasalahan konflik antara pegawai desa dan pemilik tanah tersebut.

Hal ini menjadi pertanyaan warga sekitar dan kalangan umum, berharap permasalahan sengketa atau konflik tersebut selesai dengan harapan yang diharapkan oleh hak milik tanah dengan baik.

Didapat informasi oleh warga setempat, terkait Kantor Desa bangsring di setiap gedung sudah tertempel tulisan hak milik atas nama Saleman, kami langsung mencari informasi melalui telepon Pak Kades Bangsring tapi ada tanggapan, lalu melalui whatsapp kepala desa bangsring untuk lakukan konfirmasi, tapi konfirmasi tersebut tidak ada respon sama sekali, hanya di baca saja.

Di waktu yang sama wartawan Warta Hukum mencari informasi kepada Bpk. Badar selaku Bendahara Desa mengatakan, ” saya tidak tau mas terkait kompensasi kepada hak pemilik tanah itu seperti apa, dan tanah tersebut memang betul ditempati desa sudah puluhan tahun, untuk konfirmasi sampean selaku media nanti saya sambungkan ke Pak Kades mas, terangnya.

Disisi lain dengan waktu yang berbeda wartawan Warta Hukum mencari informasi melalui Whatsapp Bu Camat Wongsorejo terkait penempatan Kantor Desa mengatakan, Desa memang tidak punya bukti tertulis tentang kepemilikan tanah kantor desa bangsring. mungkin Kepala Desa yang dulu dalam pengarsipannya tidak tertib mas dan pihak Desa sudah punya niatan untuk membeli tanah tersebut namun pemilik membuka harga 750 permeter  Mas” ungkapnya.

Imbuh Bu Camat mengatakan”pihak Desa mau membeli tentunya dasar penawaran hasil penilaian pihak independent dan harga yang diberikan oleh pemilik terlalu tinggi dan dana desa tidak bisa membeli diatas harga apresel sehingga sampai sekarang belum ada kesepakatan harga antara pemilik dan desa” tegasnya

Lebih lanjut bu camat menyampaikan terkait kompensasi penempatan Desa kepada pemilik tanah mengatakan” saya tidak tau mas mungkin dulunya ada kompensasi dari pemerintah tapi karena sekarang tidak ada bukti tertulis di Desa dan bangunan inpres sekitar tahun 1981, Desa dan Kecamatan akan terus mencari arsip bukti tertulis ke bagian arsip dan mudah-mudahan cepat ketemu, untuk setrifikat tanah tersebut terbit tahun 2017 lewat notaris Mas”, ungkapnya.

Di tempat berpisah Kami mencari informasi kepada bapak budi selaku keluarga pemilik tanah melalui telephone mengatakan” Kantor Desa tersebut mulai tahun 1982 menempati tanah keluarga Mas, dan selama itu juga tidak ada kompensasi dari pihak Desa kepada pemilik tanah sampai sekarang. Sempat ada penawaran dari pihak Desa, tapi dari pihak kami menolak karena tidak sesuai dengan harga, mengingat tanah kami di gunakan oleh Desa sudah puluhan tahun dan selama itu juga tidak ada kompensasi, dan sempat saya tanyakan kembali ke Desa terkaid penawaran tanah tersebut, tapi berbagai alasan harganya yang tidak mampu Mas, dan saya pernah beberapa kali melakukan surat ke Desa namun tidak ada respon sama sekali oleh Desa Mas “ungkap dengan tegas dengan nada geram”

Dalam hal ini tidaklah pantas pemeritahan desa harus berlawanan dengan warganya sendiri, karena Kantor Desa salah satu manfaat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakatnya dan juga sebagai pelindung warga. Gufron