PROGRAM PTSL/PRONA DIKELUHKAN MASYARAKAT

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
WH Brebes : Program kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau prona seharusnya dalam pelaksanaan dipermudah atau dengan istilah sporadik, sesuai intruksi presiden yang mencanangkan program larasita, penataan adminitrasi tentang tanah dengan komitmen tiga mentri mengeluarkan keputusan proses sertifikat masal atau tanah dengan biaya semurah mungkin yaitu seratus lima puluh ribu rupiah (150) tetapi disana-sani kenyataan yang ada di lapangan pelaksanaanya masyarakat tetap dibebani lebih dari ketentuan tersebut dengan bahasa biaya untuk mendukung oprasional.
Dan ada salah satu desa seperti desa karangjongkeg kecamatan tonjong kabupaten brebes jateng. yang tidak sesuai aturan dari badan pertanahan nasional ( BPN ) yang sudah memberi aturan atau pedoman bahwa program PTSL atau prona tahun 2018 dengan memake sistem sporadik ( dipermudah ) yang tahun sebelum 1997 bisa diproses langsung tanpa harus akte dan transaksi tanah yang tahun 1997 ke atas atau peserta program prona lahir pada tahun itu untuk mengikuti PTSL atau prona tahun 2018 harus diaktekan lebih dahulu.sementara yang ada di desa karangjongkeng itu kegiatan tersebut dikeluhkan oleh masyarakat calon peserta prona karena ketentuan PTSL atau prona 2018 ” aturan 1997 wajib akte panitia tidak mau memproses.
Gufron selaku ketua panitia PTSL atau prona di desa karangjongkeng kecamatan tonjong kabupaten brebes jateng ketika dikonfirmasi oleh wartahukum atau wh menjelaskan kegiatan PTSL atau prona tahun 2018 desa karangjongkeng mendapat kuota 400 bidang dan sudah melaksanakan pemberkasan tetapi untuk ketentuan yang 1997 kebawah bisa diproses namun untuk peserta masyarakat yang tanahnya terjadi transaksinya tahun 1997 dan umur pada waktu lahir mengikuti prona 1997 keatas tidak berani memproses dengan alasan ribet karena harus ada akte lebih dahulu.