Dugaan Penyelewangan Rastra Oleh Kades Gunung Rancak”

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Sampang : Dugaan penyelewengan Rastra oleh Perangkat kepala desa Gunung Rancak Kab. Sampang , Indikasi melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu terkuak setelah adanya Keluhan Masyarakat Gunung Rancak yang merasa di ambil Hak nya Mengeluh adanya Penyaluran Rastra yang Tidak sesuai JUKNIS. diduga telah melanggar Kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk Keberhasilan Program Rastra, sebagai tolak ukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas,dan tepat administrasi. Ironisnya Masyarakat Hanya bisa menikmati Rastra dengan Jumlah Kilogram yang sudah teropong, yang seharusnya 15 Kg sampai kepada keluarga penerima manfaat Beras Sejahtera (Rastra).

“Saya pun Heran, kenapa kami Hanya menerima Rastra 4,5 kg sampai 5 kg Itu pun kadang 3 bulan sekali kita terima, saat kami konfirmasi Pada kepala Desa Gunung Rancak Penyalur Rastra, Jawabnya Saya Bagi rata biar semua dapat bagian. Padahal sudah tau tidak sesuai data penerima Rastra yang sudah di tentukan Pemerintah. Tolong kembalikan Rastra Hak kami” Ungkap Salah satu warga (nama di samarkan)

“Kami tidak Ikhlas jika apa yang seharusnya menjadi Hak Kami harus dipotong dan di Bagikan tidak sesuai prosedur, beras 5 kg yang kami terima dengan harga penebusan 10rb per 5kg. Terkesan di ecerkan untuk mencari keuntungan. Kami minta hak kami di kembalikan”, ungkap Masyarakat yang namanya tidak mau di Publikasikan.

Saat di Konfirmasi kepala Desa Gunung Rancak menyatakan ” Memang Saya secara Aturan JUKNIS dalam Penyaluran Rastra saya salah, Itu pun kami lakukan agar tidak ramai di belakang, adapun jika itu Salah Kami berusaha untuk tidak mengulangi lagi.

“Penyaluran Rastra untuk Rakyat harus sesuai JUKNIS dari Pemerintah sesuai Data Penerima Manfaat Rastra, jangan sampai ada keceburuan sosial yang muncul di Masyarakat, yang berdampak pada kesengsaraan rakyat, biarpun nilainya hanya seribu rupiah, tidak harus digelembungkan harganya. seribu rupiah sangatlah berharga untuk rakyat miskin. Di modus bagaimanapun yang namanya Penyimpangan yang melanggar Hukum tetap harus di Pertanggung Jawabkan dan Harus di tindak sesuai Hukum yang berlaku di Indonesia. Supremasi Hukum di Negara kita terkadang di kesampingkan Oleh Oknum yang sengaja mencari keuntungan tampan memikirkan nasip Rakyat Jelata.” penjelasan dari jurnalis kami yg mengawal Rastra di daerah tersebut Bpk. Tholib .

” Harapan kami, tolong pada Penegak Hukum, Kepolisian, dan Kejaksaan agar segera melakukan tindakan sesuai hukum agar menjadi peringatan, pelajaran dan Pembenahan bagi Oknum lain para pelanggaran prosedur apa yang menjadi ketetapan Pemerintah. Siapapun yang melanggar peraturan Pemerintah yang melanggar hukum harus diberi sanksi sesuai hukum, apalagi oknum PNS yang terindikasi melakukan TIPIKOR, yang tidak puas dengan jabatannya sebagai pelayan masyarakat, dan pastinya berdampak buruk pada kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah.” Ujar Biro Hukum Warta Hukum Bpk. Purnomo S.H, sampai berita ini di luncurkan Warga yang mengeluh pada Media kami bertambah, dan masyarakat berharap agar di proses secara hukum yang ada serta haknya bisa di kembalikan semua. (Tholib WH)