Diduga Akibat Kurang Tegasnya Panwas dan KPUD Sampang Terhadap Para PASLON

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Sampang : Kabupaten Sampang akan menggelar pesta Demokrasi yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang yang akan di gelar pada tanggal 27 Juni 2018 secara serentak di seluruh Indonesia, adapun yang ikut serta dalam Pilkada tersebut terdiri dari tiga kontestan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Karena waktu pelaksanaan Pilkada semakin dekat, mengakibatkan masalah tersendiri bagi Panwaslu dan KPUD Sampang serta Instansi Pemerintah yang terkait didalamnya, terutama Satpol PP sebagai penanggung jawab dalam ketertiban, keamanan dan juga keindahan kota.

Adapun permasalahan yang paling “pelik” adalah penempelan serta pemasangan Bahan Kampanye (BK), Alat Peraga Kampanye (APK) maupun Reklame Baleho yang di tempel dan juga peletakannya di sembarang tempat, terutama di pohon, tiang listrik, rambu lalu lintas sampai ke fasilitas umum oleh Tim kampanye PASLON, sehingga menimbulkan rasa geram dan kesal dari petugas Satpol PP selaku Instansi Pemerintah yang terkait.

Padahal Sebelumnya pihak Panwaslu, KPUD, Dinas Perhubungan yang di bantu Satpol PP dan TNI/Polri melakukan penertiban, yaitu dengan cara menurunkan Baleho serta melepaskan semua BK dan APK yang ada, akan tetapi Tim kampanye salah satu pasangan calon melakukan pemasangan dan penempelan kembali.

Untuk mengklarifikasi pemasangan dan penempelan kembali APK dan BK tersebut, pada hari Jum’at (20/04/2018) salah seorang awak media Warta Hukum Sampang mendatangi Kantor Satpol PP dengan maksud untuk mengkonfirmasi dan mewancarai permasalahan itu, sesampainya di Kantor Satpol PP sekitar jam 13.30 langsung di temui oleh Kabid Penindakan PERDA dan Tibum (Chairijah, SH, MH), Beliau menyatakan, “Terkait dengan penempelan kembali BK dan APK yang dilakukan oleh salah satu PASLON itu sudah jelas dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 61 tahun 2015 yaitu BK tidak boleh menempel atau mengikat ke pohon, dan juga di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2015 tentang larangan untuk menyakiti pohon, namun saya sendiri tidak habis pikir dan menyesalkan tindakan tersebut, waktu rapat di KPU sudah disampaikan larangan-larangan itu, baik BK maupun APK, jadi untuk saat ini keputusan serta tindakan sangsi administrasi saya serahkan ke Panwaslu dan KPUD Sampang Sedangkan fungsi Satpol PP sendiri ialah sebagai mitra, sehingga apabila ada perintah dari Panwaslu maupun KPU, maka kami akan langsung menurunkan baleho dan melepaskan BK atau APK yang tertempel dengan alasan merusak pandangan juga keindahan tata kota “, Ungkap Chairijah, SH, MH. #(is-one)#