SINDROM KETAKUTAN PELAKSANA PROYEK, KEJAKSAAN NEGERI MALANG MINTA PEMKOT AJUKAN TP4D

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Malang : Gagalnya beberapa proyek penting dalam pemerintahan, terkadang lantaran pelaksana proyek ketakutan setengah mati dikejar aparat penegak hukum. Terlebih lagi jika mereka harus berinteraksi langsung menjadi terperiksa akibat adanya satu indikasi penyelewangan.

Bahkan dalam beberapa kasus, kekosongan jabatan kepala dinas terjadi akibat ketakutan dan keribetan manakala jika harus berurusan dengan pihak seperti KPK, Kejaksaan maupun polisi. Maka dari itu, sebagai langkah menyingkirkan sindrom ketakutan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang Amran Lakoni kepada wartahukum.net mengimbau kepada instansi – instansi pemerintahan untuk mengajukan surat kepada Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk melakukan pengawalan.

Selain itu, dengan adanya pengawalan tersebut, juga mencegah adanya perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, seperti tindakan korupsi maupun permasalahan hukum lain dalam satu kegiatan fisik atau proyek pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Jadi dari instansi yang ada proyeknya, mengajukan permohonan kepada kita, untuk minta dikawal pada kegiatan proyek-proyek mereka. Hal ini supaya pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik, berjalan sesuai aturan dan alur yang ada,jelasnya.

Namun dalam permintaan, kalau proyek kecil senilai Rp 25 juta belum bisa, baru kalau proyek yang melalui tahapan lelang bisa mengajukan pengawalan. Pengawalan kita nanti mulai dari perencanaan sampai akhir. Jadi tertata, tambahnya.

Ketika dalam satu kegiatan ada indikasi penyimpangan aturan, anggaran atau kesalahan pemahaman, maka tim TP4D akan berupaya melakukan pencegahan. Selain itu, tim tersebut juga bakal memberikan masukan terkait hukum, jika dalam pelaksaaan proyek terdapat keraguan dalam satu regulasi. Dan ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi proyek strategis dari masalah hukum dari oknum-oknum yang ingin memanfaatkan satu proyek. Namun dalam hal ini, kita bukan sebagai bemper atau tameng, jika terdapat satu kesalahan maka ya tetap akan ditindak sesuai aturan yang ada. Jadi kalau kita sudah ngawal bukan berarti terus aman gitu,pungkasnya. (Kie)