PTSL/Prona Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Diduga Sarat Biaya

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Nganjuk : Program Ptsl atau disebut dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk,diduga sarat dengan intrik adanya pembiayaan tanah yang tidak sesuai dengan aturan SKB 3 Menteri Tahun 2017 Nomor 34 Tahun 2017 tentang pengaturan penetapan jenis kegiatan ,jenis biaya dan besaran biaya dalam PTSL.

Rianto Lurah Tanjunganom saat diwawancara Warta Hukum.net pada selasa 24/4/18 mengenai pembiayaan Pra PTSL “mengatakan” bahwa adanya pembiayaan yang mencapai  Rp 700.000,- Per bidang dengan total 768 peserta, tersebut merupakan kesepakatan dari pemohon sendiri . Dan dari BPN sendiri juga tidak memberitahukan adanya tentang hal pembiayaan yang sesuai dalam aturan  SKB 3 Menteri pada saat sosialisasi di Kelurahan.

Ketika di wawancara lebih lanjut mengenai pembiayaan apa saja yang dikenakan sebenarnya sama dengan pembiayaan SKB 3 Menteri. Yakni keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata ruang Kepala Pertanahan Nasional,Menteri dalam Negeri ,Menteri Desa ,Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi  Nomor 25/Skb/V/2017,Nomor 590-3167A Tahun 2017 Nomor 34 Tahun 2017 telah diatur tentang penetapan jenis kegiatan ,jenis biaya,dan besaran biaya pembiayaan dalam pendaftaran tanah sistematis yang meliputi Kegiatan Penyiapan Dokumen yakni merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai tanah yang dimohonkan sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa .Kegiatan Patok dan Materai yakni berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas,Kegiatan Operasional Petugas dan Desa dan terbagi atas biaya pengadaan dokumen pendukung,biaya pengangkutan dan pemasangan patok ,Transportasi petugas Kelurahan/ Desa dari kantor kelurahan /Desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen . Dan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan untuk katergori V ( lima) [Jawa/Bali] adalah sebesar 150.000.

Lurah “mengaku”tidak mengetahui apapun mengenai hal ini dan berdalih bahwa SKB tersebut tidak bisa di terapkan karena tidak pas. Serta pihaknya hanya menandatangani berkas-berkas sesuai fungsi pelayanan masyarakat apabila dilain waktu di temukan hal-hal yang tidak sesuai pihaknya tidak tahu menahu dan tidak bertanggung jawab sebab telah ada panitia yang dibentuk guna pengurusan program tersebut .” Ungkapnya.

“Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri apakah pemutusan biaya di SKB yang telah diperhitungkan masak-masak oleh pembuat keputusan itu sendiri dengan ahli-ahli dan mumpuni pada bidangnya yang tidak main-main pembuatannya . Mungkinkah tidak bisa diberlakukan di kota bayu ?yang notabennya masih pulau jawa. [sambung] (Hendro/Tian)