KPU Nganjuk Larang Wartawan Liputan

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Nganjuk : Para wartawan yang notabennya bertugas di wilayah Nganjuk di larang mengambil gambar ataupun rekaman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk. Saat berlangsungnya acara Debat Calon Periode II Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk dalam Pilkada 2018 ,yang diselenggarakan selasa 24/4/18 di Gedung Wanita Nganjuk Jl Yos Sudarso pada sesi tajuk pertama diselenggarakannya acara.

Dalam sesi acara yang dimulai pada pukul 20:00 yang disiarkan secara live di beberapa stasiun tv dan radio tersebut, terdengar jelas bahwa adanya larangan secara gamblang yang dilontarkan oleh pembawa acara ,kepada awak media yang tidak terlibat kontrak dengan KPU secara langsung untuk tidak boleh meliput,baik mengambil gambar maupun rekaman vidio. Walau notabennya, tajuk tersebut memang benar-benar dalam sesi keterbukaan informasi publik guna mengetahui  kuantitas dan kualitas pasangan calon dalam penanganan Nganjuk dan Program yang diambil.

Menurut Endro’Salah satu Awak Media dari Warta Hukum sangat menyayangkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara, sebab berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”), pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Pada dasarnya pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat (3) UU Pers). Ini berarti pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik.

Kemerdekaan pers tersebut juga dikatakan dalam Kode Etik Jurnalistik. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia”Ungkapnya.

“Dan dalam ketentuan pasal 18 dikatakan ,setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 dan 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi . Dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2(dua)tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- yang di atur dalam undang-undang pers .”Imbuhnya. ( Tian/ Endro)

One thought on “KPU Nganjuk Larang Wartawan Liputan

  1. Dgn alasan ap KPU Kab Nganjuk ………dgn adanya Awak media/jurnalistik tdk bleh meliput jg ngambil gmbar serta merekam Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No .40 Tahun 1999 tentang Pres (“UU Pres”),pres lembanga sosial dan wahana komunikasi massa yg melaksanakan kegiatan sbgai jurnalistik……dmkian komen sy…..dhulur…….

Comments are closed.