RENDRA KRESNA : TKA TIDAK MASALAH YANG PENTING SESUAI PROSEDUR DAN TAAT HUKUM

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Malang : Peraturan Presiden (Perpres) nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sempat memanas di tingkat pusat antara pemerintah dengan DPR,  ditanggapi bijak oleh Bupati Malang. Bahkan, keberadaan Perpres 20/2018 tersebut,  tidak akan membuat persoalan baru dalam dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Malang.

Walaupun keberadaan TKA di Kabupaten Malang setiap tahunnya mengalami pasang surut secara kuantitas maupun persoalan-persoalan hukum yang bersifat administratif. Seperti diketahui jumlah TKA yang bekerja di Kabupaten Malang di beberapa perusahaan besar,  seperti Bentoel, Minatex, Otsuka, Greenfields,  PT Beiersdorf Indonesia maupun Molindo, Juli  2017 berjumlah 31orang TKA.

Total TKA tersebut selama ini terbilang tidak menimbulkan persoalan,  baik di sisi hukum yang berlaku maupun dari sisi kompetisi tenaga kerja di Kabupaten Malang. Tidak ada masalah dengan adanya Perpres 20/2018 di sini. Selama ini perusahaan yang mempekerjakan TKA juga kooperatif dan mematuhi seluruh aturan yang ada. Tiga bulan sekali mereka melaporkan perkembangannya, kata Dr H Rendra Kresna Bupati Malang kepada Wartahukum.net

Selain perusahaan yang kooperatif dalam melaporkan perkembangan TKA,  aturan mengenai prosentase,  gaji dan jumlah pekerja asing di Kabupaten Malang juga dijalankan selama ini.
Sudah berjalan sesuai dengan sistem tersebut. Jadi dengan adanya Perpres tersebut,  saya pikir tidak ada persoalan,ujar Rendra.

Adanya ketakutan dengan diberlakukannya Perpres 20/2018 terhadap serbuan TKA yang akan masuk dan memenuhi dunia ketenagakerjaan. Serta membuat tenaga kerja lokal tidak terserap, tidak akan terjadi. Khususnya di Kabupaten Malang yang telah memberlakukan berbagai aturan mengenai jumlah dan jabatan tertentu yang bisa dipegang oleh TKA.

Ada regulasinya tentang itu. Kalau secara jumlah juga kan terbilang sedikit di sini. Jadi sekali lagi tidak ada persoalan dengan semua hal tersebut, tegas Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur (Jatim) ini. Disinggung mengenai data yang  dilansir oleh Provinsi Jatim,  mengenai banyaknya TKA bermasalah di wilayah Jatim di tahun lalu yaitu sebanyak 176. Rendra menyatakan,  bahwa kasus hukum yang mengakibatkan TKA dideportasi bukan yang bekerja di Kabupaten Malang.

Penangkapan TKA bermasalah yang mayoritas warga negara Tiongkok sejumlah 91 memang di wilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang. Tapi bukan bekerja di sini, ujarnya. Rendra juga mengatakan, dari 31  TKA yang ada di Kabupaten Malang,  yang  bekerja di wilayahnya hanya sekitar 9 orang. Sisanya bekerja di Pasuruan,  tapi berdomisili di Kabupaten Malang.

Hal ini senada seperti yang disampaikan oleh Novianto Sulastono Kepala Imigrasi Kelas I  Malang,  yang menyatakan kasus deportasi TKA yang bekerja di Kabupaten Malang hanya satu orang berkewarganegaraan Cina.
Tentang TKA yang kita deportasi baru satu dan itu di wilayah Singosari, ujar Novianto. (Kie)