DPRD Kota Bengkulu Gelar Hearing Bersama KPU Kota Bengkulu Terkait Pilkada Tahun 2018

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Bengkulu : DPRD Kota Bengkulu gelar hearing bersama KPU Kota Bengkulu terkait pemilihan kepala daerah Tahun 2018 diruang rapat DPRD Kota Bengkulu. Selasa pagi (10/4/2018), Pukul 10.00 Wib. Dalam Acara Hearing dari pihak DPRD Kota di hadiri oleh Ketua komisi I DPRD Kota Mardiyanti SH, Sekretaris Hamsi A. MD, Anggota H. Imran Hanafi, SE dan Anggota Bahyudin Basrah. BA.

Sementara dari pihak KPU Kota Bengkulu dihadiri oleh Ketua Darlinsyah, Sekretaris Zahyochi, SH, MH, M. Alim. Ms, S.Sos, Sri Hartati, M.Pd, Beti susianti, Nina Sky Ustina, terkait pendampingan pasangan calon saat kampanye yang dilakukan oleh anggota DPRD kota maupun Provinsi.

Dalam kesempatannya, Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Hamsi, mempertanyakan peraturan PKPU terkait pendampingan Anggota Dewan kepada paslon Walikota dan Wakil Walikota. Sementara itu, Ketua KPU Kota Darlinsyah, mengatakan, anggota DPRD diperbolahkan untuk mendampingi Paslon namun harus mengajukan cuti terlebih dahulu,  cuti bisa dilakukan atau dikeluarkan dan diketahui oleh Pimpinan DPRD baik Ketua ataupun Wakil Ketua.

“Silahkan saja bila anggota dewan bila ingin mendampingi Paslon berkampanye baik kampanye akbar atau kampanye biasa saja,  namun harus mengajukan cuti dahulu.  Secara teknis pengajuan cuti anggota dewan bisa mengajukan cuti sesuai kebutuhan hari yang diperlukan tidah harus full satu Bulan atau dua Bulan jadi bisa di ajukan sesuai kebutuhannya saja” Ungkap Ketua KPU Kota Bengkulu, Darlinsyah.

Menurut KPU Kota Bengkulu, alat Peraga Kampanye dilarang dipasang di :

1. Tempat Ibadah Termasuk Halaman;
2. Rumah Sakit Atau Tempat Pelayanan Kesehatan;
3. Gedung Milik Pemerintah;
Lembaga Pendidikan (Gedung Dan Sekolah);
4. Media massa cetak, media massa elektronik (televisi, radio, dan/atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
5. Pasangan Calon dilarang menayangkan debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon pada media apapun selama masa tenang
6. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik) televisi, radio, dan/atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan Iklan Kampanye Pasangan Calon, rekaman debat Pasangan Calon, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
7. Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
8. Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang melibatkan: Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.
10. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain.
11. Pejabat negara, Pejabat daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Adv)