Lantik Tujuh Pejabat  Tiga Hari Sebelum Purna Tugas

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Nganjuk : Adanya pelantikan tujuh Jabatan Baru di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Yang dilantik oleh Plt Bupati Nganjuk K.H. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi.,pada Jum’at 13/4/18. Sebelum pelepasan masa jabatannya pada senin 16/4/18 di pendopo Nganjuk.

Dalam Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama Sekda Eselon II/A, Pejabat Eselon II/B, dan Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Terkesan tergesa-gesa.

Padahal sesuai surat Edaran Mendagri Plt/Pjs Kepala Daerah Dilarang Lakukan Mutasi Jabatan. Sesuai surat edaran Menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo ,Nomor: 821/970/SJ pada 26 Feberuari 2018. Dalam rangka menyelenggarakan tertib pemerintahan khususnya dalam penggantian pejabat oleh Pejabat (Pj)/Pelaksana Tugas (Plt)/Pejabat Sementara (Pjs) terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Pilkada serentak ini.

Dalam SE tersebut Mendagri menegaskan, bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak. Maka Pejabat yang ditetapkan sebagai Pj/Plt/Pjs tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan, menurut SE tersebut, pengisian yang dilakukan oleh Pj/Plt/Pjs dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri hanya dapat diberikan terhadap izin mutasi pada kekosongan jabatan dengan selektif.

Khusus kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang disebabkan karena yang bersangkutan mengikuti Pilkada, kekosongan tersebut diisi dengan Penjabat Sekretaris Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah,” bunyi SE tersebut.

Untuk menjamin kelancaran, kesinambungan, dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Menurut SE tersebut, bagi Pj/Plt/Pjs Bupati/Wali kota yang melaksanakan Pilkada, yang akhir masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak 6 (enam) bulan sebelum hari tanggal penetapan pasangan calon. Terhadap kekosongan jabatan pada perangkat daerah dapat dilaksanakan pengisian pejabat berupa mutasi yang bersifat sangat selektif atau seleksi terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

“Khusus untuk pengisian jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) . Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” bunyi akhir SE tersebut.

Namun” Dalam sesi Wawancara pasca’gelar pisah kenang dirinya . Mantan, Plt. Bupati Nganjuk  Abdul Wachid. “Mengatakan” dirinya telah Mendapat persetujuan Menteri dalam pelaksanaan pelantikan tujuh pejabat kemarin” Ungkapnya. (Tian/Hendro)