KETUA DPRD DAN ANGGOTA TERSANDUNG KASUS, BANYAK AGENDA YANG TIDAK BERJALAN

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Malang : Sederet agenda DPRD Kota Malang mengalami mati suri. Lantaran seluruh pimpinan beserta sebagian besar anggota legislatif tengah ditahan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Beberapa agenda rapat kerja maupun sidang paripurna, diperkirakan mengalami kelumpuhan. Karena hasil rapat kerja dewan selama ini harus diparipurnakan dengan dipimpin oleh Ketua DPRD.

Rapat kerja Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang antara komisi A dengan dinas terkait dalam minggu ini terancam tidak terlaksana, kata Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Suparno. Selain karena sebagian besar anggota dewan saat ini masih ditahan KPK, alasan lain juga dikarenakan sisa anggota dewan yang ada tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Bandung. Artinya, anggota yang ada saat ini tidak dapat memenuhi forum.

Pekan ini, tepatnta pada tanggal 11 dan 12 April direncanakan akan ada rapat kerja bersama Operasi Perangkat Daerah atau OPD terkait LKPJ dengan  mengundang beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Diantaranya Dispendukcapil, Bakesbangpol, Bagian Organisasi, Kominfo, DPMPTSP, Kepala Inspektorat.

Sementara pada 12 April, lanjutnya, juga ada agenda serupa. Namun yang diundang berbeda yaitu Bagian Pemerintahan, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, Humas, Kabag Umum, Bagian Hukum, Satpol PP dan Lima Camat. Dan agenda inipun juga terancam tidak dapat terlaksana, paparnya.

Hal ini praktis agenda DPRD Kota Malang hanya jalan ditempat. Terlebih untuk melakukan sidang paripurna yang sudah pasti tidak mungkin dilakukan. Karena sesuai peraturan harus memenuhi forum. Lebih lanjut dia menyampaikan agar sekertaris dewan dan Pemerintah Kota Malang segera mencarikan jalan keluar dengan melakukan konsultasi ke Provinsi serta Kementrian Dalam Negeri. Karena jika tidak segera dilakukan, rakyatlah yang dirugikan. Terlebih dalam beberapa bulan kedepan akan ada agenda perubahan APBD dan Penentuan APBD 2019, tutupnya.

Sementara itu, belum lama ini Sekertaris DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi menyampaikan jika ia telah berkonsultasi ke bagian hukum Provinsi Jatim. Hasilnya, Wali Kota Malang diminta segera berkirim surat kepada Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur. Saat ini, surat tersebutpun sudah dikirimkan. (Kie)