RENDRA KRESNA : UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, MEMBUAT PEMBANGUNAN DI PERDESAAN SEMAKIN MAJU

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Malang : Semenjak Undang-Undang (UU)  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa digulirkan,  geliat pembangunan di perdesaan di seluruh Indonesia mulai terlihat berubah. Dari kondisi yang kerap tidak memiliki dana untuk membangun desanya, sejak UU Nomor 6/2014, gelontoran anggaran dari pusat mengalir ke seluruh desa. Hasilnya,  pemerintahan desa (pemdes) mulai bisa mewujudkan berbagai harapan masyarakatnya dalam berbagai pembangunan

Adapun,  di sisi regulasi yang kini telah memiliki kaitan UU,  berbagai produk hukum pemdes,  baik peraturan desa (perdes), peraturan kepala desa (perkades) dan peraturan bersama kepala desa (permakades) semakin memiliki kekuatan. Tidak hanya jadi macan kertas saja seperti sebelumnya. Hal ini dikarenakan dokumen perencanaan pembangunan desa,  khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah memiliki kepastian. Baik secara anggaran yang akan diterima pemdes maupun secara hukum.

Tetapi,  tentunya anggaran yang diterima pemdes melalui dana desa (DD) APBN, alokasi dana desa (ADD) dana bagi hasil pajak dan retribusi yang merupakan pendapatan transfer pemerintah, tidak bisa terus menerus dijadikan pegangan dalam memandirikan desa. Desa jangan terpaku oleh dana transfer pemerintah,  tapi teruslah berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD)-nya. Karena melalui PAD ini nantinya desa bisa lebih mandiri dan maju, kata Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna dalam berbagai kunjungan ke desa kepada wartahukum.net

Rendra mencontohkan, beberapa desa di wilayahnya telah mampu menghasilkan dana untuk pembangunan masyarakat desa melalui PAD yang nominalnya hampir sama dengan dana transfer setiap tahunnya. Pujon Kidul melalui badan usaha milik desa yang bergerak di bidang pariwisata telah mampu meraup penghasilan sampai satu miliar lebih, ujarnya.

Inovasi dan kreativitas pemdes untuk menghasilkan PAD melalui BUMDesa menjadi strategi dalam penguatan perekonomian masyarakat. Kalau pun masih terkendala anggaran, APBDesa bisa dijadikan jaminan permodalan dalam menguatkan BUMDesa. APBDesa adalah dokumen keuangan pemdes sebagai amanah regulasi desa yang berisikan rincian nominal, sumber anggaran serta peruntukkannya. Berbagai angka dan peruntukkannya tersebut memiliki legalitas kuat di mata hukum. Dengan sifatnya itu,  APBDesa bisa saja dijadikan jaminan untuk permodalan BUMDesa bagi desa yang membutuhkannya, kata Rendra.

Pemerintah Kabupaten Malang akan siap untuk memfasilitasi berbagai kendala yang ada di masyarakat desa,  khususnya bagi pemdes yang telah memiliki BUMDesa. Baik dalam tataran teknis sampai pada sisi permodalan. Dengan adanya penambahan modal di BUMDesa,  saya pikir perputaran aktivitas keuangan dalam BUMDesa akan semakin cepat dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi. Ujungnya masyarakat desa akan semakin sejahtera, ujar ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur tersebut.

Di kesempatan berbeda,  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji juga terus memberikan motivasi serta bantuan bagi pemdes untuk persoalan BUMDesa yang telah mencapai sekitar 53 unit. “Kita terus mendorong agar setiap desa memiliki BUMDesa. Hal ini dalam menguatkan perekonomian desa serta meningkatkan PAD-nya, ujar Suwadji yang kerap secara langsung turun ke berbagai lokasi desa yang telah memiliki BUMDesa.

Geliat kesadaran pemdes pun mulai terlihat dengan berbagai keberhasilan desa lainnya yang telah memiliki BUMDesa. Hal ini terlihat dari angka kepemilikan BUMdesa dari 25 di tahun 2016 menjadi 53 unit tahun 2017. Saya yakin terus meningkat angkanya di tahun ini. Banyak manfaat yang didapatkan pemdes dengan adanya BUMDesa ini, pungkas mantan kabag humas Setda Kabupaten Malang ini. (Kie)