OTT Kades Ngunut dan Panitia Terkait Program PTSL Oleh Kejaksaan Ponorogo

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Ponorogo : Program pemerintah terkait pembuatan sertifikat untuk masyarakat yang tidak mampu di salah gunakan oknum-oknum Kades dan Panitia Program PTSL Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi. Berkaitan dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim gabungan Kejaksaan dan Polres Ponorogo. Jumat 23/3/2018.

Penangkapan Operasi Tangkap Tangan oleh Tim gabungan langsung di Balai Desa Ngunut terkait dengan adanya dugaan pungli dana PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). Tim gabungan melakukan penyitaan Dokumen,surat dan barang yang berkaitan dengan dana PTSL serta membaea Kepala Desa,Sekdes dan Panitia Program PTSL.

Pada saat ini Kades, Sekdes, dan Panitia Program PTSL dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo,sehingga program PTSL Desa Ngunut tidak bisa diteruskan. Adanya operasi tangkap tangan tersebut diduga adanya ketidak puasan dari sebagian masyarakat Ngunut terhadap panitia dengan penarikan biaya atministrasi pembuatan sertifikat PTSL RP.400.000 (Empat ratus ribu rupiah)-yang dianggap terlalu mahal, Padahal sudah di atur di Undang Undang Agraria dalam penerbitan sertifikat dalam Program PTSL tidak di pungut biaya alias gratis.

Berdasarkan keterangan dari panitia pokmas PTSL uang sebesar RP. 400.000,00 untuk atministrasi meliputi : pengukuran tanah, biaya pengganti materai, dan lain-lain, imbuhnya. Sebelumnya sudah ada musyawarah secara mufakat antara panitia dan pemohon warga masyarakat Desa Ngunut terkait biaya administrasi Pengurusan Sertifikat dan disepakati RP. 400.000,00.

Sebelumnya sudah ada musyawarah secara mufakat antara panitia dan pemohon warga masyarakat Desa Ngunut terkait biaya administrasi Pengurusan Sertifikat dan disepakati RP. 400.000,00 Perbidang. LSM Makin Harmanto mengapresikan tugas Polri dan Kejaksaan Kabupaten Ponorogo dalam melakukan OTT karena sudah melanggar peraturan perpres (peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI). (Yl).