Pungutan Biaya Pengesahan STNK Tidak Dikenakan Oleh Samsat Sidoarjo

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Sidoarjo : Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan aturan penarikan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK ). Namun, saat ini peraturan diberlakukan di Samsat Sidoarjo Sudah tdk melakukan penarikan pungutan biaya pengesahan STNK sejak 15 Maret Tersebut. Alasannya, ada intruksi dari
Korlantas menghentikan pungutan.

Hampir seluruh wajib pajak pemohon perpanjangan STNK di Kantor Samsat Sidoarjo tidak tahu jika biaya pengesahan STNK sudah dicabut. Hingga kini biaya pengesahan Rp 25 ribu untuk roda dua dan Rp 50 ribu telah dihapuskn sesuai petunjuk dari Korlantas sehingga pada hari ini penarikan pengesahan sudah dihapus sudah dikondisikan dan dikordinasikan oleh pihak Dispenda, dan untuk dipemberitahuan masyrakat warga Sidoarjo ataupun diluar Sidoarjo untuk pengesahan penarikan STNK sudah dihpuskan apabila anggota kami dan angoota samsat menarik mohon dikonfirmasi kepada pihak Polri dan yang bertanggung jawab di Samsat.

Dan untuk sistem Dispenda maupun stasi sudah logo dari pemasaran pemasaran sudah dihapuskan ujar Kanit Regident Polresta Sidoarjo (KRI) Iptu Arpan. aturannya ini sudah dihapus Samsat tidak boleh melakukan penarikan lagi. Dikatakan, pihaknya selama ini memang tidak tahu kalau aturan biaya pengesahan STNK sudah dilakukan pembatalan oleh MA. Sehingga, pihaknya hanya membayar sesuai dengan yang diminta petugas Samsat. “Saya belum tahu adanya pembatalan aturan tersebut,” pungkas Warga

Menanggapi hal ini, Kaur Regident Satlantas Polres Sidoarjo Iptu Arpan membenarkan jika saat ini pihaknya masih tidak melakukan penarikan biaya . “Menurut dia, tdk ditariknya biaya administrasi STNK ini lantaran sampai saat ada perintah dari Korlantas untuk menghetikan penarikan tersebut. kami hentikan sebagai catatan, dasar pembatalan, gugatan uji materi lampiran No E Angka 1 dan 2 PP No. 60 yang diajukan oleh Jawa Timur. MA dalam pertimbangan putusan pembatalan aturan tersebut menyatakan, pengenaan pungutan pengesahan STNK bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Syahril).