MUTU AIR SUNGAI DI KOTA MALANG SANGAT KRITIS

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Malang : Bukan hanya karena limbah dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) sampah industri maupun rumah tangga yang membuat sungai tercemar. Bahkan, kondisi baku mutu air sungai di sejumlah sungai di Kota Malang dalam keadaan kritis.  Berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, dari 27 titik pantau, kondisi di 26 titik pantau kritis. kondisi air sungai kita kritis. Dari 27 titik pantau, 26 di antaranya tercemar. Hanya satu titik pantau yang kondisi airnya di atas baku mutu air sungai yang ditentukan oleh peraturan gubernur (pergub), ujar Kepala Bidang Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan DLH Kota Malang Rahmat Hidayat kepada wartahukum.net.

Beberapa titik pantau yang kondisi airnya diketahui tercemar antara lain di Kasin, Bandulan, Muharto. seputaran Jalan Sulfat serta Arjosari. Sungai yang dipantau oleh DLH antara lain Sungai Brantas, Metro, dan Bango. Kondisi air sungai di bawah baku mutu yang ditetapkan ini menunjukkan indikasi pembuangan limbah cair ke sungai, kata Rahmat.

Pembuangan limbah cair ini bisa dilakukan oleh kelompok rumah tangga. Juga kelompok usaha, tambahnya. Padahal sebuah tempat usaha yang berpotensi menghasilkan limbah cair harus mengantongi izin pembuangan limbah cair (IPLC). IPLC ini dikeluarkan oleh DLH kabupaten/kota.  Rahmat menegaskan bahwa semua tempat usaha yang berpotensi mengeluarkan limbah cair harus memiliki IPLC. IPLC ini wajib. Limbah cair itu bisa medis dan nonmedis. Pembuangan limbah cair ini harus diatur sedemikian rupa karena berbahaya. Apalagi kalau di dalamnya ada unsur limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), ucap dia.

Rahmat tidak mau menyebut siapa pencemar paling tinggi di sungai, apakah kelompok rumah tangga atau kelompok usaha. Dua-duanya berkontribusi. Kalau persentasenya, saya harus melihat data terlebih dahulu, imbuhnya. DLH Kota Malang saat ini berfokus kepada kelompok usaha. DLH menegakkan aturan tentang bagaimana kelompok usaha menuruti prosedur dan aturan tentang pengelolaan limbah B3, termasuk di dalamnya limbah B3 cair.

Rahmat menyebut, dari sekitar 150 tempat usaha berizin yang berpotensi mengeluarkan limbah cair, baru sekitar 50 persen yang mengantongi IPLC.  Karena itu, saat ini kami dorong terus kelompok usaha untuk punya IPLC. Bisa jadi mereka tidak mengerti aturannya. Atau punya pengelolaan limbah cair, tetapi belum standar, kata Rahmat.  IPLC itu berkaitan erat dengan keberadaan instalasi pembuangan air limbah. Kelompok usaha yang didorong memiliki IPLC antara lain perhotelan, properti (perumahan dan apartemen), juga layanan kesehatan (rumah sakit, klinik, tempat dokter praktik bersama, juga puskesmas), termasuk ke depan nanti kelompok usaha sentra UMKM.

Kedepan di perumahan juga kami dorong adanya IPAL komunal, juga pengelolaan tinja komunal. Kalau di permukiman penduduk, IPAL komunal bisa difasilitasi pemerintah. Tetapi pengembang perumahan harus menyediakan IPAL komunal di perumahan yang dibangun,ungkap Rahmat. Tenaga ahli dari sebuah perusahaan penyedia jasa IPAL, Deni Tarbian, menuturkan ada tiga jenis limbah cair yang paling banyak keluar dari rumah atau tempat usaha, yakni limbah cair dapur, tempat cucian, maupun toilet /MCK.

Salah satu cara menghitung kondisi air itu ada di atas baku mutu antara lain dengan menghitung kandungan COD (chemical oxigen demand). Ini salah satunya bisa dilihat dari air kencing, atau bahan kimia organik lain,ujar Deni. Kandungan lain yang diteliti untuk mengetahui apakah air itu tercemar atau tidak antara lain minyak dan lemak, juga amoniak. Masyarakat, kata Deni, bisa mengukur sendiri apakah kondisi air di sekitarnya tercemar, termasuk kondisi air sungai. Bisa dilihat dari bau dan warna air, pungkasnya. (Kie)