Pernyataan Sikap Panwaslu Kabupaten Sampang

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Sampang : Dalam waktu dekat ini Kabupaten Sampang melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), tepatnya tanggal 27 Juni 2018, dan untuk menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para Pasangan Calon (PASLON) yang telah di tetapkan, maka pada hari Senin (26/02/2018) pihak awak media yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Sampang (PWS) sekitar jam 09.00 Wib mendatangi kantor Panwaslu yang bertempat di jalan Raya Aengsareh – Sampang dan langsung ditemui oleh salah satu anggota Panwaslu Sampang yaitu Ibu Insiyatun, S.H.

Pertama-tama Ibu Ismiatun memaparkan tentang pelaporan masyarakat terkait keterlibatan Panwaslu masalah recruitment PPS sehingga ada pemanggilan dari KPK, dalam paparannya Ismiatun menjelaskan, “Memang Panwaslu Kabupaten Sampang merupakan yang teradu dan surat pemanggilan pada 7 Februari 2018, dalam surat tersebut untuk rekruitmen PPS bukan wewenang Panwas, padahal panwas di situ hanya melakukan clearing house, sehingga tertanggal 19 Februari 2018 hasil verifikasi yang dihadiri oleh Banwaslu RI diantaranya Ibu Budiati, Ibu Ratna Patalulu, Bapak Teguh Prasetyo, Bapak Firdaus dan Bapak Ferdiansyah yang telah disetujui oleh Ketua DKPPRI terhadap teradu Panwaslu Kabupaten Sampang sudah diperiksa dan hanya dalam rangka clearing house proses rekruitmen yang bukan merupakan wewenang Panwaslu Kabupaten, bahwa tindakan Panwaslu yang menindak lanjuti laporan dari masyarakat sudah benar sesuai dengan Perundang-undangan.

Kemudian ismiatun mengatakan dengan adanya kejadian seperti itu, dari pihak Panwaslu sangat berterima kasih karena setiap langkah kami ada yang melihat, memberikan masukan dan juga membantu kinerja kami terutama dari pihak media yang sebelumnya kami tidak tahu, dengan adanya informasi tersebut kami bisa menjadi tahu itupun tidak lepas dari pihak media, memang adalah tugas kami menerima Laporan atau aduan dari manapun dan sekarang terbalik kami Yang dilaporkan itu pun tidak menjadi permasalahan bagi kami”, Ujar Beliau.

Dengan adanya pemberitaan Kepala Desa yang ikut masuk dalam salah satu Paslon, Beliau mengatakan, “Setelah adanya pemberitaan Kepala Desa tersebut, Panwaslu menindaklanjuti dan langsung terjun ke lapangan, ternyata pihak Panwaslu tidak menemukan satupun Kepala Desa yang ikut dalam pemenangan Paslon selanjutnya pihak kami melakukan klarifikasi, ternyata Kepala Desa tersebut cuma hanya melihat dan tidak sampai masuk ikut andil didalamnya, seandainya ada tolong Silakan lapor ke Panwaslu “, kata Insiyatun, S.H

Selanjutnya pihak media menanyakan tentang Baleho, Branding dan APK, Ismiatun mengungkapkan,” Dari pihak Panwaslu telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yaitu Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Satlantas Polres Sampang dan juga mengajukan permohonan baik kepada paslon maupun Tim sukses untuk tidak melakukan pendirian reklame atau Baleho yang bergambar Paslon,dan apabila ada salah satu yang melanggar dengan ketentuan ketentuan yang telah disepakati bersama, maka Panwaslu akan bertindak tegas untuk menurunkannya dan kemaren pada hari Kamis malam, kami telah lakukan penurunan Baleho yang bergambar Paslon baik di perkotaan maupun di kecamatan.

Terkait dengan maraknya APK yang tertempel di mobil angkutan umum (Plat kuning) dan mobil pribadi (Plat hitam), Ismiatun menjelaskan, “Pihak Panwaslu menanyakan tentang branding tersebut ke pihak Dinas Perhubungan, dan pihak Dinas Perhubungan menjelaskan kepada kami, kalau ada mobil angkutan umum maupun pribadi yang tidak memaparkan salah satu Paslon itu merupakan branding biasa, sehingga tidak ada larangan, dan apabila ada mobil angkutan umum yang di tempelkan salah satu paslon maupun mobil pribadi hanya tulisan yang diperbolehkan, untuk Gambar Paslon tidak diperbolehkan dan itu sudah termasuk dalam katagori APK dan bukan merupakan branding.

Sehingga apabila pihak paslon maupun tim sukses tetap melakukan APK tersebut, maka selanjutnya pihak Panwaslu, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Satlantas akan melakukan suatu tindakan tegas, kemungkinan besar penindakan itu akan kami lakukan pada hari Kamis (01/03/2018) sekaligus dalam penindakan APK tersebut kami pihak Panwaslu mohon minta dukungan dari Awak media “, Ungkap Ismiatun. Setelah mendapat penjelasan yang cukup Panjang lebar dari salah satu anggota Panwaslu (Ibu Ismiatun), kami dari pihak awak kemudian meninggalkan ruang Kantor Panwaslu Kabupaten Sampang sekitar jam 10.00 Wib dengan puas.  (is-one)