Polresta Madiun Periksa Mantan Kadindik Kota

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Madiun : Masalah Hukum yang diduga adanya tidak pidana korupsi dan menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan dan memperkaya diri-sendiri. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Gandhi Hatmoko akan diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Madiun Kota terkait dugaan penyimpangan program elektronik rapor (e-Rapor) senilai Rp 2,4 milyar dari APBD Kota Madiun tahun 2017.

Ini diketahui setelah secara maraton penyidik Polres Madiun Kota diketahui telah memeriksa 10 orang saksi, yakni enam saksi dari Kepala Sekolah (Kepsek) SDN, dua orang saksi dari Dinas Pendidikan (Dindik) dan dua orang saksi dari pihak pelapor. Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Logos Bintor, SH menegaskan, pihaknya tidak main–main dalam mengungkap kasus E-Rapor di Dinas Pendidikan Kota Madiun tersebut. “Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 10 orang. Rencananya mantan Kadindik akan kita panggil untuk klarifikasi,” ujarnya.

Masih menurut AKP Logos Bintoro, SH, Polisi bahkan juga akan memanggil pelaksana tugas (Plt) Kadindik, Heri Ilyus selain pemanggilan Gandhi Hatmoko. Tampaknya pihak Polres Madiun Kota ingin membuka kasus E-rapor tersebut agar transparan untuk kemudian segera memasuki tahap gelar perkara dan diketahui apakah ada unsur pidana atau tidak sebelum naik status penyidikan. Sekedar diketahui, kasus E-Rapor mencuat setelah Kepolisian Resort Madiun Kota menerima laporan perihal dugaan penyimpangan proyek senilai Rp. 2,4 miliar dari APBD Kota Madiun tahun 2017 yang melibatkan kepala sekolah (Kepsek) seluruh SDN se-Kota Madiun tersebut.

Telah diperiksa enam Kepsek. Diantaranya, Kepsek SDN 1Taman , SDN 1 Oro -oro Ombo, SDN 1 Kartoharjo, SDN 1 Mangunharjo SDN 1 Winongo dan SDN 2 Manisrejo. Sementara dari unsur pejabat Dinas Pendidikan Kota Madiun yakni Sekretaris Dindik Kota Madiun, Heri Wasana berikut kepala seksinya (kasi). Polisi juga turut meminta keterangan dua saksi pelapor dari PT. Sky Tech Asia.

Aspirasi masyarakat kota Madiun mendukung langkah kepolisian dalam mengungkap kasus dugaan korupsi dan berantas koruptor di kota Madiun. Kalau dalam penyidikan nanti ditemukan unsur-unsur penyelewengan anggaran dan ada kerugikan keuangan Negara sudah bisa di kategorikan melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dan bisa di jerat dengan Undang-undang tndak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 diubah Undang-Undang pasal 5 UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan Ancaman pidana penjara minimal 4 Tahun dan maksimal 20 Tahun penjara dan Denda minimal 200 juta dan maksimal 1 milyar. (Yl)