DUGAAN TIPIKOR LURAH POLAGAN SAMPANG

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Sampang : Dugaan penyelewengan Rastra oleh Perangkat Lurah Polagan Kab. Sampang dilakukan melalui RT, Indikasi melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu terkuak setelah adanya Keluhan Masyarakat Polagan yang merasa di ambil Hak nya Mengeluh adanya Penyaluran Rastra yang Tidak sesuai JUKNIS. diduga telah melanggar Kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk Keberhasilan Program Rastra, sebagai tolak ukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas,dan tepat administrasi. Ironisnya Masyarakat Hanya bisa menikmati Rastra dengan Jumlah Kilogram yang sudah teropong, yang seharusnya 15 kg sampai kepada keluarga penerima manfaat Beras Sejahtera (Rastra).

“Saya pun Heran, kenapa kami Hanya menerima Rastra 4,5 kg sampai 5 kg Itu pun kadang 3 bulan sekali kita terima, saat kami tanya Pada ketua RT Penyalur Rastra, Jawabnya Saya Bagi rata biar semua dapat bagian. Padahal sudah tau tidak sesuai data penerima Rastra yang sudah di tentukan Pemerintah. Tolong kembalikan Rastra Hak kami” Ungkap fatimah (nama di samarkan)

“Kami tidak Iklas jika apa yang seharusnya menjadi Hak Kami harus di Potong dan di Bagikan tidak sesuai prosedur, beras 5 kg yang kami terima dengan harga penebusan 10rb per 5kg. Terkesan di ecerkan untuk mencari keuntungan. Kami minta hak kami di kembalikan” Ungkap Nunik (nama di samaan) Masyarakat yang namanya tidak mau di Publikasikan.

Saat di Konfirmasi Lurah Polagan menyatakan ” Memang Saya secara Aturan JUKNIS dalam Penyaluran Rastra saya salah, karna semua sudah kami Pasrah kan penyaluran Rastra melalui RT, Itu pun kami lakukan agar tidak ramai di belakang, adapun jika itu Salah Kami berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi” jawab M.Rozek Lurah Polagan Sampang Madura.

“Penyaluran Rastra Untuk Rakyat Harus Sesuai JUKNIS dari Pemerinta sesuai Data Penerima Manfaat Rastra, Jangan sampai ada keceburuan sosial Yang muncul di Masyarakat, yang berdampak pada Kesengsaraan Rakyat, biarpun nilainya hanya seribu rupiah, tidak harus di gelembungkan Harganya. Seribu rupiah sangatlah berharga untuk rakyat miskin. Di modus bagai manapun yang namanya Penyimpangan yang melanggar Hukum tetap harus di Pertanggung Jawabkan dan Harus di tindak sesuai Hukum yang berlaku di Indonesia. Supremasi Hukum di negara kita terkadang di kesampingkan Oleh Oknum yang sengaja mencari keuntungan tampan memikirkan nasip Rakyat Jelata.” Jelaskan Penasehat Hukum Biro Hukum WH Purnomo, SH.

” Harapan kami, Tolong pada Penegak Hukum, Kepolisian dan Kejaksaan agar segera melakukan tindakan sesuai hukum agar menjadi peringatan, pelajaran dan Pembenahan bagi Oknum lain para Pelanggaran Prosedur apa yang menjadi ketetapan Pemerintah. Siapapun yang Melanggar Peraturan Pemerintah yang melanggar Hukum harus di Beri sanksi sesuai hukum, apalagi oknum PNS yang terindikasi melakukan TIPIKOR, yang Tidak puas dengan Jabatannya sebagai Pelayan Masyarakat, dan pastinya berdampak buruk pada kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah.” Ujar H. Syawaluddin Kepala KPK RI Kab. Sampang.

Sampai Berita ini di Luncurkan Warga Yang Mengeluh pada lembaga KPK RI Makin Bertambah, dan masyarakat Berharap agar di Proses secara hukum yang ada serta Hak nya bisa di kembalikan semua. (Korlip Madura)