Pengamat Menilai Rumah Dp 0 Rupiah Anies-Sandi Sebagai Kebohongan Publik

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Jakarta : 18 Januari 2018 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Ground Breaking, pembangunan hunian uang muka (down payment) atau Dp 0 rupiah di kawasan pondok kelapa Jakarta Timur, Sabtu 20 Januari 2018 kemarin. Rumah DP nol rupiah ini merupakan rumah susun sederhana dengan hak milik (Rusanami), dan di bangun di lahan seluas 1,4 hektar milik Pemprov DKI Jakarta. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti (USAKTI). Trubus Rahadiyansyah mencatat 3 catatan dalam program Dp 0 rupiah tersebut ini lah daftar nya: 1,). Tak punya payung hukum menurut trubus program rumah Dp 0 Rupiah semestinya memiliki payung hukum berupa perdana atau pergrup ideanya sebelum perogram ini di laksanakan perlu di buat kan atauran hukum terlebih dahulu misal nya yg mnyangkut mekanisme dan prosedur pembangunan sekema pembayaran mau pun pembiyaan yg berasal dari APBD DKI Jakarta kata trubus sabtu 20 januari 2018.

Apa lagi hal itu di ataur dalam praturan Bank indonesia NO 18/16/PBI/2016 tentang rasio loan to velue untuk kredit properti financing to value untuk kredit atau pembiyaan kendaraan bermotor (peraturan )dalam pasal 17 peraturan tersebut di tulis atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah pusat atau pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam praturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan perumahan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah, kecuali kan dari ke tentuan ini (LTV) dengan tetap memperhitung kan prinsip ke hati hatian peraturan perundang-undangn terkait yang berlaku, artinya Pemprov DKI Jakarta harus membuat aturan sendiri mengenai rumah susun Dp 0 Rupiah kata trubus, 2) UMR DKI hanya RP 3,6 juta perbulan trubus mengingatkan upah minimum regional (UMR) untuk DKI Jakarta hanya sebesar 3,6 juta perbulan.

Sehingga kata Trubus, andaikan hanya 71 untuk dapatkan RUSUNAMI petak seluas 21 meter persegi dengan harga 187 juta seseorang yang bergaji 7 juta harus menyicil 1,5 pertahun dengan angsuran bulanan sekitar 2,1 juta apabila dengan tenor 10 tahun maka harus membayar sebulan 2,6 juta tapi kalau RUSUNAMI seharga RP 320 juta tipe 36 cicilan. Untuk tenor 15 tahun menjadi RP 3,64 juta dengan demikian dengan UMR 3,6 juta perbulan seseorang mampu untuk membeli RUSUNAMI tersebut meski Dp 0 rupiah,,?? Kata Trubus. 3,) cenderung membohongi publik Trubus beranggapan kebijakan Rusun Dp 0 rupiah cenderung membohongi publik, sebab pada akhirnya masyarakt berpenghasilan rendah (MBR) sulit membelinya meskipun dengan cicilan ringan dan bunga rendah andaikan masyarakat mengalami kegagalan membayar cicilan atau macet siapa yang akan menanggung kebijakan ini nampaknya hanya sekedar pencitraan untuk memenuhi janji politik dan dilakukan tanpa perencanaan formulasi yang matang, serta cenderung di paksakan, ujar Trubus, akibat nya nanti masyarakat juga akan dirugikan apabila masa jabatan Gubernur hanya 5 tahun apakah ketika Gubernur berganti menjamin tidak akan. Mengganti kebijakan tersebut sudah menjadi rahasia umum ketika jabatan berganti maka kebijakanpun akan berganti ucap Trubus” kepada para awak media.