Pembangunan Tambatan Kapal di Muara Hanya Menambah Permasalahan

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WH Sampang : Di awal Tahun 2018 tepatnya pada hari selasa (02/01/2018) pihak Dinas Perhubungan kedatangan tamu dari Lembaga Partisipasi Percepatan Pembangunan Daerah (LP3D), maksud kedatangan Lembaga tersebut mempertanyakan masalah tambatan perahu di daerah pelabuhan Tanglok kelurahan Banyuanyar Sampang, yang datang ke Dinas Perhubungan adalah ketua LP3D (M. Mansyur) bersama para anggotanya, sedangkan yang menemui di Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan (Zuhri).

Adapun yang dipertanyakan oleh LP3D adalah terkait masalah kegiatan normalisasi Sungai Kali Kamoning yang aturannya palung sungai selebar 37 meter, tetapi karena adanya tambatan perahu yang di bangun oleh Dinas Perhubungan sehingga palung tersebut semakin menyempit menjadi 26 meter, setelah pihak LP3D mempertanyakan dan mengadakan audensi dengan Dinas Perhubungan maka dari Dinas Perhubungan mengatakan, “itu sesuai ketentuan yang telah ada dan untuk membongkar kembali tambatan perahu itupun tidak mungkin, karena apabila di bongkar kembali akan memakan biaya yang cukup besar, dan satu satunya jalan adalah mengeruk palung sungai yang diseberangnya, sedangkan diseberang tersebut adalah kawasan pemukiman penduduk, sehingga tidak akan mungkin dilakukan”, ujar salah satu staff dari Dinas Perhubungan.

Sedangkan ketua LP3D (M. Mansyur) setelah di konfirmasi dan wawancara serta di temui secara terpisah mengatakan, “Setelah menemui pihak Dinas Perhubungan, kita mengambil kesimpulan bahwa setelah di canangkan program normalisasi Sungai Kali Kamoning bahwa tambatan perahu tersebut terbentur dengan AMDAL, karena menurut aturan yang ada dalam dokumen AMDAL normalisasi Sungai untuk mengatasi banjir dibutuhkan palung sungai itu minimal 35 meter, tetapi setelah kita melakukan investigasi atau survey ke sungai tersebut ternyata dengan adanya tambatan perahu yang ada maka palung sungai hanya tersisa 26-27 meter saja, sehingga akan mempersempit aliran sungai dan secara otomatis menghambat kegiatan program normalisasi Sungai”.

Saya berharap kepada dinas terkait untuk mengambil langkah-langkah dalam kebijaksanaan publik tentang masalah tambatan perahu itu, mereka harus mematuhi koridor Undang-Undang yang telah ditetapkan, misalkan harus mematuhi PP 11 maupun Ketetapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 dan saya menginginkan ada kejelasan RDTR nya secara spesifik, sehingga tambatan perahu itu tidak mengganggu dan menghambat serta berbenturan dengan program normalisasi sungai yang dicanangkan oleh Pemerintah, dan apabila tambatan perahu itu berbenturan dengan program normalisasi maka satu- satunya jalan adalah melakukan pembongkaran terhadap tambatan perahu tersebut dan pihak Dinas Perhubungan harus siap dengan konsukwensi dengan aturan yang ada”, ujar M. Mansyur.

Adapun hasil dari audensi LSM LP3D dengan pihak Dinas Perhubungan terkait masalah AMDAL normalisasi Sungai Kali Kamoning tidak menemukan titik temu dan singkronisasi, sehingga dari LP3D itu sendiri merasa kecewa dengan apa yang dijelaskan oleh Dinas Perhubungan, acara tersebut dimulai pada jam 08.30 selesai pada jam 11.30 dan bertempat di ruang sekretariat Dinas Perhubungan. (is-one)